FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Berita Duka

2011-02-06T21:36:00.000-08:00

Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un

Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Tengah mengucapkan turut berbela sungkawa atas meninggalnya : MUHAMMAD HAFIZ FAHRUR ROZY (Putra Bungsu dari Ibu Dra. Hj. Sri Marnyuni/Anggota Fraksi PAN - Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah).

Semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan ditempat yang paling layak disisi Allah SWT sesuai amal kebajikannya,serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Amiin.

SUSUNAN PENGURUS DPW PAN JAWA TENGAH PERIODE 2010 - 2015

2011-01-14T19:29:00.000-08:00

I. MAJELIS PENASEHAT PARTAI WILAYAH

Ketua : Drs. H. Abdul Rozak Rais, MM
Wakil Ketua : H. Barli Halim, SE
Sekretaris : Ir. H. Tatag Anggoro
Anggota : Soetanto
Umar Hasyim
H. Harun Abdi Manaf, SH
dr. Joko Kartono

II. DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Ketua : Wahyu Kristianto, SE
Wakil Ketua : H. Khilmi Firdaus, SE
Khafid Sirotudin, SE
M. Riza Kurniawan
Drs. H. Amin Makhsun
Bambang Joyo Supeno, SH, M. Hum
Muhamdi
Sriharyono
Dra. Hj. Sri Marnyuni
Lestari
Kustadi Danuri
Drs. Jayus, MM
H. Arif Budiman, SE
Subandi PR, S. Pd
Drs. Muhammad Amin, M. Si
Mashari
Drs. Soberi Arafah
Mustolih, S. IP
H. Nurhadi Moestofa, SH, M. Si
Drs. Bambang Agus Rohim

Sekretaris : Agna Susila, SH, M. Hum
Wakil Sekretaris : Drs. Muh. Nasihin
Drs. Thontowi Jauhari, SH, M. Si
Faisal Ahmad Rais, ST
Drs. Asroroeddin Hadi
Aris Septiono, SH
Agung Wisnu Kusumo
Drs. Zusron, MM
Dra. Syarifah Luqman
Sigit Dwi Antoro
Drs. H. Achsin Ma'ruf
H. Farodli, S. Pd. I
Bambang Wijanarko, SH
Drs. Joko Indarto, MM
H. Agus Murtana, S. Sos
Iswo Prayogo, SE
H. Adi Hamid Fuadi, SE, MM
dr. Heru Dwiyantoro
Alfian Nazri, SH, CN
Syamsul Hadi

Bendahara : Yerazy Ferdian, SE. Akt, M. Si
Wakil Bendahara : Afif Basalamah
Khoirul Ikhsan
H. M. Ichsan
Wahyu Riyono, SH, MM
Hasan Sanubari
R. Ngt Sri Mulyani Puspowening, Sh (almh)
Wahyudin Noor Aly
Dwi Herbangun
H. Djunaidi, SH

III. BIRO - BIRO

1. Biro Koordinasi Organisasi Otonom dan Kerjasama Antar Lembaga
Ketua : Drs. H. Amin Makhsun
Sekretaris : Drs. Asroroeddin Hadi

2. Biro Advokasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia
Ketua : Bambang Joyo Supeno, SH, M. Hum
Sekretaris : Aris Septiono

3. Biro Ekonomi, Koperasi, Jaringan Usaha dan Wirausaha
Ketua : Muhamdi
Sekretaris : Agung Wisnu Kusumo

4. Biro Perkaderan
Ketua : H. Khilmi Firdaus, SE
Sekretaris : Faisal Ahmad Rais, ST

5. Biro Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan
Ketua : M. Riza Kurniawan
Sekretaris : Drs. Muh. Nasihin

6. Biro Sistem Informasi dan Komunikasi Politik
Ketua : Sriharyono
Sekretaris : Drs. Zusron, MM

7. Biro Pemberdayaan Perempuan
Ketua : Dra. Hj. Sri Marnyuni.
Sekretaris : Dra. Syarifah Luqman

8. Biro Penelitian dan Pengembangan
Ketua : Lestari
Sekretaris : Sigit Dwi Antoro

9. Biro Kebijakan Publik
Ketua : Khafid Sirotudin, SE
Sekretaris : Drs. Thontowi Jauhari, SH, M. Si

10. Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah

1). Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah I
Ketua : Kustadi Danuri
Sekretaris : Drs. H. Achsin Ma'ruf

2). Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah II
Ketua : Drs. Jayus, MM
Sekretaris : H. Farodli, S. Pd. I

3). Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah III
Ketua : H. Arif Budiman, SE
Sekretaris : Bambang Wijanarko, SH

4). Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah IV
Ketua : Subandi PR, S. Pd
Sekretaris : Drs. Joko Indarto, MM

5). Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah V
Ketua : Drs. Muhammad Amin, M. Si.
Sekretaris : H. Agus Murtana, S. Sos

6). Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah VI
Ketua : Mashari
Sekretaris : Iswo Prayogo, SE

7). Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah VII
Ketua : Drs. Soberi Arafah
Sekretaris : H. Adi Hamid Fuadi

8). Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah VIII
Ketua : Mustolih, S. IP
Sekretaris : dr. Heru Dwiyantoro

9). Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah IX
Ketua : H. Nurhadi Moestofa, SH, M. Si
Sekretaris : Alfian Nazri, SH. CN

10) Biro Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah X
Ketua : Drs. Bambang Agus Rohim
Sekretaris : Syamsul Hadi

Ibu R. Ngt.. Sri Mulyani Puspowening, SH meninggal dunia.

2011-01-02T20:00:00.000-08:00

Innalillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un

Telah berpulang ke Rahmatullah Ibu R. Ngt. SRI MULYANI PUSPOWENING, SH (Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Tengah), pada Hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 WIB di RS. Sardjito Jogjakarta.

Almarhumah yang telah dua kali terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu pada 2004-2009 dan 2009-2014, telah lama mengidap sakit, namun ketegaran dan ketabahannya tidak membuat dirinya terlihat seperti orang sakit. Bahkan pada bulan-bulan terakhir almarhumah tetap menjalankan kewajibannya sebagai anggota dewan dengan tetap berkantor dan mengurusi bantuan sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibidang pendidikan, keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pertanian, yang disebar di Daerah Pemilihannya yaitu Dapil Jateng III, meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Grobogan. Kepergiannya yang begitu cepat juga membuat kaget teman-temannya di DPRD maupun dikalangan partai.

Pemakaman jenazah almarhumah dilaksanakan pada Hari Minggu, 2 Januari 2011 di Tempat Pemakaman Umum Desa Kebonso Kec. Mojosongo Kab. Boyolali. Sebelumnya jenazah disemayamkan dirumah duka di desa yang sama, desa dimana keluarga besarnya tinggal. Upacara pemakaman jenazah almarhumah dihaidiri lebih dari 300-an orang, hadir pula Gubernur Jawa Tengah, H. Bibit Waluyo, Sekda Provinsi Jawa Tengah, dan didampingi beberapa Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, H. Bambang Priyoko dan M. Riza Kurniawan yang didampingi oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah, Priyo Anggoro beserta staf Sekretariat DPRD. Teman-temannya di dewan, hampir seluruh anggota Komisi D, perwakilan fraksi-fraksi di DPRD Jateng dan tentunya anggota Fraksi PAN DPRD Jateng juga menghadiri penghormatan terakhir untuk beliau. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan SKPD Kabupaten Boyolali juga terlihat hadir.

Dari kalangan partai hadir Anggota DPR RI dari PAN, H. Abdul Rozaq Rais beserta Istri. Ketua MPP PAN, Prof. Dr. Amien Rais, MA diwakili oleh istri juga turut langsung mengucapkan belasungkawa kepada anak semata wayang almarhumah, Ida.

Suasana duka terlihat sejak Minggu pagi di tempat tinggal keluarga almarhumah. Karangan bunga berjejer menyesaki jalan menuju rumah duka. Terlihat karangan bunga dari Ketua Umum DPP PAN, Sekjen DPP PAN, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, DPW PAN Jateng dan yang lainnya.

Selamat Jalan Ibu. Semoga engkau diampuni segala dosa-dosanya serta mendapatkan tempat yang layak disisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin.

INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAJI'UN

2010-05-24T00:40:00.000-07:00

Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jawa Tengah ikut berbela sungkawa atas wafatnya ;

dr. Hj. HASRI AINUN HABIBIE
(Istri dari Presiden RI ke-3 Prof. Ing. BJ. Habibie)

Semoga amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Amien..

JADWAL PILKADA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010

2010-02-18T00:34:00.000-08:00

NO KABUPATEN/KOTA HARI TANGGAL

1 KOTA PEKALONGAN RABU 7 April 2010
2 KAB. KEBUMEN MINGGU 11 April 2010
3 KOTA SEMARANG MINGGU 18 April 2010
4 KAB. PURBALINGGA MINGGU 18 April 2010
5 KAB. REMBANG SENIN 26 April 2010
6 KOTA SURAKARTA SENIN 26 April 2010
7 KAB. BOYOLALI MINGGU 9 Mei 2010
8 KAB. BLORA KAMIS 3 Juni 2010
9 KAB. SUKOHARJO KAMIS 3 Juni 2010
10 KAB. KENDAL MINGGU 6 Juni 2010
11 KOTA MAGELANG MINGGU 6 Juni 2010
12 KAB. SEMARANG SABTU 31 Juli 2010
13 KAB. PURWOREJO SABTU 31 Juli 2010
14 KAB. WONOSOBO SENIN 2 Agustus 2010
15 KAB. WONOGIRI SABTU 16 September 2010
16 KAB. KLATEN SENIN 20 September 2010
17 KAB. PEMALANG RABU 31 Oktober 2010

DILARANG BERJILBAB, MENGADU KE DPRD JATENG

2010-02-15T21:27:00.001-08:00

Fitri Cahyaningsih (33) karyawati bagian gizi di RS Telogorejo mengadukan nasibnya ke sejumlah fraksi di DPRD Jateng, Senin (15/2). Karyawati tersebut merasa diperlakukan diskriminatif oleh pihak RS.

Kepada anggota Dewan, Fitri curhat terkait larangan pihak RS mengenakan jilbab sewaktu bekerja. Sembari menitikkan air mata, dia menceritakan perihal yang dia alami kepada wakil rakyat.

Saat diterima Fraksi PAN, yang diwakili oleh Khafid Sirotudin, SE, karyawati yang telah bekerja 13 tahun itu mengaku tak hanya diperlakukan diskriminatif, tapi juga diintimidasi setelah mengenakan jilbab sejak 12 Januari lalu.

Setelah mengenakan jilbab, dia lalu dipindah ke dapur belakang. Bahkan sejak 25 Januari lalu, dirinya tidak mendapat pekerjaan apapun alias nonjob. Oleh atasannya, dia hanya disuruh duduk-duduk di teras dari saat masuk kerja hingga jam kerja usai. Pihak RS juga menyatakan siap membayar penuh gaji karyawati tersebut walaupun nonjob.

Pihak manajemen bahkan secara tegas meminta dia melepas jilbab jika masih ingin bekerja di RS Telogorejo. ”Saya sudah mengajukan surat permohonan resmi ke manajemen guna mengenakan jilbab, namun tidak disetujui. Padahal dengan mengenakan jilbab tidak mengganggu kinerja saya,” paparnya.

Menurutnya, tak sedikit karyawati RS Telogorejo yang berjilbab. Namun karena takut, mereka memilih sistem bongkar pasang. Artinya datang ke kantor jilbab dilepas, namun setelah pulang dikenakan lagi.

Khafid Sirotudin berpendapat bahwa RS Telogorejo yang merupakan RS Umum justru seharusnya dapat menerima seluruh karyawan sesuai dengan keyakinan masing-masing, terlebih lagi RS tersebut tahun lalu mengajukan ISO 9001 yang salah satu syaratnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan bagi karyawan dan pasien, termasuk didalamnya sarana peribadatan. “Jilbab adalah perintah agama, dan tidak seorangpun yang boleh melarangnya, jika ada pelarangan berarti aturan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat dinegara ini.” tambah anggota Komisi E periode lalu.

Menurut Khafid, karyawati tersebut sudah mengenakan pakaian yang telah diterapkan oleh pihak RS, namun dimodifikasi dengan memakai jilbab dan lengan panjang. Tentunya hal tersebut sangat tidak menggangu kinerja karyawati tersebut. Seharusnya dinegara yang multicultural seperti Indonesia, aturan-aturan tersebut harus dihapus. Kalau memang ada, seharusnya aturan tersebut sudah dicantumkan dalam kontrak kerja. Sehingga mau tidak mau, siapapun yang akan bekerja di RS tersebut dilarang memakai jilbab.

Kutipan dari Harian Suara Merdeka ;

Sementara Humas RS Telogorejo, Nana Noviada, saat dikonfirmasi menyatakan, pihaknya memang memberlakukan ketentuan standar penampilan karyawan. Penampilan diatur dari ujung kaki hingga kepala.

Dia mencontohkan pengaturan rambut panjang yang harus rapi, rambut pendek minimal sebahu, tidak boleh berjenggot, dan juga tak diperkenankan mengenakan tutup kepala apapun.

”Ketentuan dibuat dengan maksud utama untuk pelayanan dan penampilan yang netral tanpa menonjolkan suatu religi, karena Telogorejo kan RS umum,” katanya. Menurut dia, RS ini bukanlah rumah sakit berbasis agama tertentu melainkan berada di bawah sebuah yayasan.

PELANTIKAN PENGURUS BARU DPP PAN 2010 - 2015

2010-02-11T20:05:00.000-08:00

Sejumlah politisi menghadiri acara pelantikan kepengurusan baru DPP PAN periode 2010-2015. Bukan hanya dari partai politik sesama anggota koalisi, tetapi juga pihak oposisi di parlemen.

Menurut jadwal, acara pelantikan akan dimulai pada pukul 19.30 WIB, Selasa (9/2/2010). Acara yang digelar agak mendadak tersebut berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta.

Berdasar pantauan redaksi fpanjateng.blogspot.com di lokasi acara, sejumlah politisi berdatangan mulai pukul 19.00 WIB. Dua di antaranya adalah duet Wakil Ketua DPR Pramono Anung (PDIP) dan Priyo Budi Santoso (Partai Golkar) yang tiba hampir bersamaan. Selain itu nampak juga Taufiq Kiemas (Ketua MPR RI) dan Marzuki Alie (Ketua DPR RI).

Tidak ketinggalan kader PAN yang duduk di dalam Kabinet Indonesia Bersatu (II, Menkum HAM Patrialis Akbar dan Menhut Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Suryadharma Ali. Terlihat juga Surya Paloh, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Edhi Baskoro Yudhoyono, Choel Mallarangeng dan tentunya Amien Rais.

Belasan karangan bunga ucapan selamat, terhampar di teras JCC. Ada yang dikirimkan Ketua F-PD Anas Urbaningrum, Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo dan sebagian besar sisanya berdatangan dari pengurus DPD PAN se-Indonesia.

Sementara ornamen dan poster berlogo PAN memeriahkan teras dan lobi JCC. Puluhan poster bergambar logo PAN terpasang di teras. Sementara bagian interior tampak meriah kain warna putih dan biru serta poster bergambar foto Ketum DPP PAN Hatta Rajasa.

Sembilan anggota Fraksi PAN DPRD Jateng juga menghadiri acara pelantikan ini, yang sebelumnya dikemas dengan acara Silaturrahmi Nasional Anggota Legislatif PAN Se-Indonesia. Acara yang juga disiarkan langsung oleh stasiun TVOne ini berlangsung sangat meriah dengan penampilan artis-artis penghibur, diantaranya Elfa Singers, Andien, Marcell dan Helmy Yahya. Begitu pula dengan artis yang masuk susunan pengurus baru yaitu Primus Yustisio, Eko Patrio, Raslina Rasidin. Wajah-wajah baru dalam kepengurusan 2010-2015 ini antara lain Bima Arya (Direktur Charta Politika), Bara Hasibuan, yang kembali ke "rumah", Ade Daud Nasution (mantan pengurus dan anggota DPR dari PBR).

PAN USUNG TIGA CALON WAKIL BUPATI KENDAL

2010-01-27T20:15:00.000-08:00

Ditawarkan ke Golkar, PKB dan PDIP

KENDAL- DPD PAN Kendal akhirnya mengusung tiga nama bakal calon wakil bupati (cawabup). Nama-nama tersebut muncul melalui hasil musyawarah dan mufakat rapat yang dilaksanakan tim sembilan DPD.

Ketiga kandidat itu adalah Drs Cahyanto (Ketua DPD PAN), dokter Joko Kartono (Ketua MPP atau majelis pertimbangan partai), serta Khafid Sirotudin SE (unsur DPW dan anggota DPRD Jateng).

’’Tiga bakal calon bupati ini, selanjutnya kami tawarkan ke partai-partai yang akan menggandeng PAN dalam Pilbup 2010 Kendal,’’ kata Ketua DPD PAN Drs Cahyanto, kemarin.

Dia mengatakan, ada tiga partai yang menjadi prioritas PAN untuk ’’bermitra’’. Sebab, partai-partai itu memenuhi syarat untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati sendiri dalam pilbup. Yakni, Golkar memiliki 10 kursi di DPRD, PKB serta PDIP masing-masing 8 kursi. ’’Saat ini, kami masih bersikap menunggu serta melihat kondisi yang ada,’’ terangnya.

Dia menjelaskan, munculnya tiga nama kandidat wakil bupati dari partai berlambang matahari itu didasarkan pertimbangan etika dan kelaziman, yakni sebagai Ketua DPD PAN, Ketua MPP, dan pengurus wilayah partai di tingkat Jateng. ’’Kami optimistis dapat menjadi pasangan bagi calon bupati yang diusung tiga partai besar itu. Dalam waktu 1-2 minggu ke depan, kami akan berkomunikasi secara intensif dengan tiga parpol besar tersebut. Waktu yang tersedia masih sangat mencukupi.’’
Sekoci Seandainya keinginan dapat digandeng tiga partai besar tersebut meleset, imbuh dia, pihaknya telah menyiapkan solusi yang lain. ’’Seandainya keinginan itu meleset, kami telah menyiapkan sekoci atau perahu penyelamat,’’ ujarnya.

Yakni, menggandeng partai-partai menengah yang duduk di legislatif, di antaranya Demokrat, PKS, PPP, Hanura, Gerindra, dan PKNU. ’’Di DPRD Kendal, PAN hanya memiliki enam kursi, sehingga belum memenuhi syarat untuk mengusung calon sendiri.’’

Namun, kata dia, setelah berkoalisi dengan beberapa partai, di antara partai menengah itu, PAN bisa mengusung calon sendiri. Terlebih, partai-partai menengah tersebut memiliki kursi signifikan di legislatif, yakni Demokrat sejumlah 6 kursi, PPP (4), PKS (4), Hanura (2), Gerindra dan PKNU masing-masing satu kursi. ’’Jika semua peluang untuk berkoalisi itu tidak tercapai, PAN Kendal akan mendukung salah-satu parpol yang mempunyai peluang menang. Namun, untuk mengarah ke pemberian dukungan ini, belum terpikirkan, apalagi membahas hal itu,’’ tegasnya.

Cahyanto mengatakan, mencalonkan diri melalui partai politik memiliki keuntungan. Misalnya, calon tidak perlu mengikuti verifikasi lagi, seperti yang dilakukan calon independen. ’’Pendukung calon indenpenden diverifikasi. Untuk mengumpulkan dukungan suara dari rakyat sejumlah 32.025 orang, setiap calon independen tentunya tidak mendapatkannya dengan mudah,’’ terangnya. (G15-90)

Soal kerusakan Gedung UPT Disdik Wonogiri ”Kontraktor jangan dipakai lagi”

2009-11-08T22:17:00.000-08:00

Wonogiri (Espos) Kerusakan gedung unit pelaksana teknis dinas pendidikan (UPT Disdik) Wonogiri menunjukkan masukan dan saran anggota Dewan tidak digubris.

Untuk itu, tindakan tidak menggunakan kontraktor lama dalam menangani pembangunan gedung-gedung di Wonogiri hendaknya mulai diberlakukan.
Pemberlakuan itu, dimaksudkan agar kinerja para kontraktor tidak semaunya sendiri. Karena, pembangunan gedung UPT Disdik Wonogiri saat pelaksanaan proyek sudah sering diingatkan oleh anggota Dewan Wonogiri, soal penggunaan material, utamanya pasir dan kayu. Tindakan mem-black list kontraktor itu dimaksudkan agar ketelitian dalam bekerja lebih diutamakan, karena pembangunan gedung yang hanya berumur kurang dari dua tahun sangat menghambur-hamburkan uang rakyat.
Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Jateng, Subandi, Sabtu (7/11). “Setelah membaca pemberitaan mengenai kerusakan gedung UPT Disdik Wonogiri di SOLOPOS kami teringat akan peringatan yang kami lakukan saat monitoring. Waktu itu, kami prihatin dan meminta pihak pelaksana untuk tidak menggunakan pasir lokal dan kayu bekas. Kekhawatiran kami dalam penggunaan pasir lokal itu, sekarang menjadi kenyataan. Akhirnya mutu rendah. Kenapa mutu rendah, karena bangunan itu belum ada dua tahun sudah retak-retak,” kata Subandi yang juga mantan anggota DPRD Wonogiri periode 2004-2009.

http://www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=m30&id=294157

Memrihatinkan
Lebih lanjut Subandi meminta ke depan, pengawasan lebih ditingkatkan agar pekerjaan bangunan lebih baik lagi. Diberitakan, kondisi memprihatinkan terjadi pada bangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPT Disdik) Wonogiri. Bangunan baru yang belum berumur dua tahun itu, dinding sudah retak dan miring serta kondisi lantai amblas. “Kami sangat prihatin degan kondisi bangunan tersebut, karena belum dua tahun sudah retak-retak dan amblas urugan,” kata Kepala Disidk Wonogiri, H Suparno.
Ketua Komisi III DPRD Wonogiri, Catur Winarko mengatakan umur bangunan gedung minimal 10 tahun. “Jika belum genap dua tahun sudah rusak, dana APBD akan habis untuk rehabilitasi.”
- Oleh : Oleh: Trianto Hery Suryono

Komisi E DPRD Jateng Minta Satu Usulan Upah

2009-11-08T22:07:00.000-08:00

By Republika Newsroom
Kamis, 29 Oktober 2009 pukul 19:52:00

SEMARANG--Pengajuan dua angka usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada pembahasan di tingkat Dewan Pengupahan Jawa Tengah dinilai rawan persoalan. Pengajuan dua angka yang diusulkan kepada gubernur ini dinilai tak efektif. Pasalnya, dengan adanya dua pilihan justru akan menghadirkan berbagai pertimbangan.

“Karena yang disodorkan dua angka, bisa saja gubernur akan menanyakan atau meminta dewan pengupahan untuk membahasnya lagi,” ujar Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Mahmud Mahfudz, Kamis (29/10). Karena itu, ujarnya, Dewan Pengupahan Jawa Tengah diminta bisa memunculkan satu angka dalam pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2010.

Menurut Mahmud, saat ini dewan pengupahan masih memiliki waktu yang cukup untuk menemukan satu angka dalam penetapan UMK masing-masing daerah. Penetapan UMK oleh gubernur akan dilakukan 20 November 2009 mendatang.

“Karena itu, kami berharap, sisa waktu yang ada bisa dimanfaatkan betul oleh Dewan Pengupahan, agar dapat disepakati adanya satu angka,” kata politisi PKS ini. Untuk menghindari adanya aksi penolakan dari buruh, Mahmud meminta agar penetapan UMK diupayakan mendekati kebutuhan hidup layak (KHL).

Selain itu, perbedaan besaran UMK antar wilayah, juga tidak terlalu besar. Dengan tidak adanya perbedaan yang cukup mencolok, maka tidak terjadi pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain.

Sejauh ini di Jawa Tengah masih ada tiga daerah yang masih alot dalam menentukan besarnya usulan UMK 2010 yang akan dibawa ke gubernur. Masing-masing, Kota Semarang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sukoharjo. Kondisi itu akibat pihak buruh masih bersikukuh menginginkan besaran UMK sesuai KHL.

Ketua Dewan Pengupahan Jawa Tengah, Siswo Laksono mengatakan, akan terus berusaha memunculkan satu angka UMK di 35 kabupaten/kota yang ada. Hanya saja, jelas Siswo, jika tidak ada kesepakatan di dewan pengupahan, maka akan diselesaikan oleh gubernur. “Karena kita tidak bisa mengambil keputusan, maka kita serahkan kepada Gubernur,” ujarnya. owo/rif

Proyek dermaga Pantai Klotok dipindah ke Waru Duit rakyat Rp 1 M lebih mubazir

2009-10-30T22:18:00.000-07:00

Paranggupito (Espos) Uang rakyat sebanyak Rp 1 miliar lebih untuk membangun dermaga di Pantai Klotok, Paranggupito mubazir karena proyek itu akan dipindah ke Pantai Waru. DPRD Jateng sendiri mendukung pemindahan itu.

Kepala Desa Ketos, Paranggupito, Sutardi, dihubungi Espso, Kamis (29/10), mengaku kurang memahami dan mengerti kenapa proyek pembangunan penambatan kapal dikerjakan di Pantai Klotok. Padahal ombak di pantai itu dinilai lebih tinggi dibandingkan dua lokasi lainnya seperti Pantai Nampu dan Pantai Waru.
Dia mengatakan saat ini, jalan menuju ke Pantai Klotok dan bangunannya sudah jadi tetapi bangunan yang berada di tepi pantai itu sebagian runtuh karena tidak ada bangunan penahan ombak.
Dia menilai dana yang kucurkan untuk pembangunan tersebut mubazir alias sia-sia karena tidak ada perencanaan yang matang. ”Jelas mubazir karena bangunan yang berada di tepi justru runtuh terbawa ombak,” jelasnya.
Ketika Espos menanyakan ke DPRD maupun Bappeda Wonogiri kenapa yang dipilih dulu Pantai Klotok, tidak ada yang mengetahuinya. Sementara itu, anggota DPRD Jateng meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menindaklanjuti rencana pembangunan dermaga tambatan kapal di Pantai Waru, Paranggupito. Sebelumnya, DPRD meminta proyek sejenis di Pantai Klotok dibatalkan. Pembangunan alur dan infrastruktur di Pantai Waru memakan dana senilai Rp 150 juta.

Lebih efisien
Menurut anggota Dewan DPRD Jateng, Subandi, berdasarkan hasil survei dan tinjauan lapangan, anggota Komisi B dan D DPRD Jateng akan menyeriusi rencana pembangunan dermaga yang merupakan tambatan kapal di Pantai Waru. Dia mengatakan lokasi dan ombak di Pantai Waru lebih kecil dibandingkan di Pantai Klotok. Jika dermaga dibangun di Pantai Klotok, dibutuhkan dana tidak sedikit untuk membangun pemecah ombak. ”Hasil survei kami sepakat untuk menindaklanjuti dan mengalihkan pembangunan dari Pantai Klotok ke Pantai Waru,” jelas dia ketika dihubungi Espos, kemarin.
Dia mengatakan untuk langkah awal, yang harus dilakukan di antaranya membuat alur tambatan perahu dan pembangunan jalan menuju lokasi tersebut. Menurutnya, proyek di Pantai Waru dinilai lebih efisien dibandingkan melanjutkan proyek di Pantai Klotok. Di samping itu, di Pantai Waru sudah terdapat detail engineering design (DED) sementara di Pantai Klotok, pemerintah harus membuat desain pembangunannya. “Sudah ada DED-nya kok dan lokasi itu lebih tepat untuk dibangun dermaga,” paparnya.
Sementara itu menurut Ketua Komisi II DPRD Wonogiri, Sutrisno, perkiraan pembangunan infrastruktur dan alur tersebut senilai Rp 150 juta. Untuk itu, instansi terkait seperti DPU, Disnakperla, Dinas ESDM & Pengairan segera membuat proposal dan menganalisis kebutuhan yang diperlukan. Dia mengatakan tambatan perahu di Paranggupito akan meningkatkan hasil tangkapan ikan. - Oleh : Dina Ananti SS

http://www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h42&id=292861

Daftar Calon Sementara Anggota DPR-RI Pemilu 2009 PAN

2008-10-02T08:39:00.000-07:00

Daftar Calon Sementara Anggota DPR-RI Pemilu 2009

No Urut	Nama Calon
DAPIL : NAD I
9. PARTAI AMANAT NASIONAL
1	Ir. H. AZWAR ABUBAKAR, MM
2	Drs. H. YUSRIZAL
3	TEUKU ACHMAD FUAD HAIKAL
4	SAYED MUSTAFA USAB
5	MUHAMMAD MADYA AKBAR
6	FITRIA, S.Ag
7	AZHARI MAYVA
8	T. KHAIRUL NAJMI
DAPIL : NAD II
1	TARMINDINSYIAH ABUBAKAR, SE
2	H. WAISUL QARANI ALY
3	DRS. SAID DJAMALUL ABIDIN
4	Ir. FERRY SORAYA, MSIE
5	H. ASRUL ABBAS, SE
6	MOESTAFA KAMAL BIREUEN
7	JARBETI, S.Pd.
DAPIL : SUMUT I
1	IBRAHIM SAKTY BATUBARA
2	MULFACHRI HARAHAP
3	Ny. ZURAIDA NST, M.Psi
4	MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
5	RUSMIN LAWIN
6	HJ. DWI YANI HASIBUAN, SE.M.Si
7	Dr. H. CHAIRUL M. MURSIN
8	WENNY AZWITA, SH
9	LUTHFI FAUZI
10	ADLIANA CHANIAGO
DAPIL : SUMUT II
1	YAHDIL ABDI HARAHAP
2	Drs. A.Y. AMAZON DALIMUNTHE
3	DRS. KOL. (PURN. POL) JANSEN HUTASOIT, SE. APT
4	RAFRIANDI NASUTION
5	YOSIE MARYUNI, SE
6	SATIBI DARWIS
7	SURYANTO GULTOM, SH
8	POSMA MARPAUNG
9	LUTFI NASUTION
10	DJULPAN SITUMORANG
11	AHMAD KHADAFI WIBOWO LUBIS MS.
12	AHMAD RIDWAN DALIMUNTE
DAPIL : SUMUT III
1	NASRIL BAHAR, SE
2	RAJI N. SITEPU
3	NALIL KHAIRIAH, S.Ip
4	ABDUL HAKIM SIAGIAN, SH, M.Hum
5	HAZUARLI, S.Ag
6	SIAR ANGGRETTA SIAGIAN
7	HARUN SINURAYA
8	LENY HOTMA LYNDA
9	DIKI FERNANDO
10	DEWI MAYA R. SOBARI, SH, M.Kn
11	MELODY ROMANZA H
DAPIL : SUMBAR I
1	Dra. Hj. WELYA SAFITRI, M.Si
2	Drs. H. ST. AMBIA B. BOESTAM, M.Si
3	M. ICHLAS EL QUDSI, SSI, M.Si
4	WIENDA HENDRAWATI
5	H. FAUZI HASAN
6	CHAIRUL UMAIYA
7	Dr. ZULFAHMI BURHAN, SE, MM
8	ASWANDI ERMAN
9	NUSIRWAN
10	HENDRIADI, SH
DAPIL : SUMBAR II
1	H. EKOS ALBAR, SE
2	RIZAGANTI SYAHRUN
3	Ir. H. ADRIAN MAULANA DJAMBEK
4	TASLIM, S.Si
5	YOSMERI YUSUF
6	Drs. NAZWAR RISMADI
DAPIL : RIAU I
1	H. ASMAN ABNUR, SE. MSI
2	DRS. ABDULLAH MUTHALIB, MM
3	DRA. HJ. NURSYAMSIAH
4	HJ. AZLAINI AGUS, SH, MH
5	EKA SAPTA NUGRAHA
6	ARNOLD SHINARO
7	MASRIAL, SH
DAPIL : RIAU II
1	ICU ZUKAFRIL
2	MARA KARMA THAIB
3	YUSRAN RUSYADI, SH, MSI
4	H. HAYATUL FIKRI, SAG, M PD
5	H. HERMAN GAZALI, SE, MBA
DAPIL : JAMBI
1	RATU MUNAWARAH ZULKIFLI
2	H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, SH, MH
3	HERMAN KADIR, SH, M.Hum
4	H. A. BAKRI HM, SE
5	PRIHATIN KUSDINI
6	Ir. TIGOR GUNA HAPOSAN SINAGA
7	Dr. H. RIZAL DJALIL
DAPIL : SUMSEL I
1	ACHMAD HAFISZ TOHIR
2	HJ. FATIMAH RAIS, BA
3	M. AZRUL TANJUNG, SE, MSI
4	MESAYU ALIZA S. P. (ITA MUSTAFA)
5	M. KADHAFI NANG ALI. SE
6	R. FEBRIANSYAH TRADJUMAS ROJAK SH. MM
7	H. YUNUS SHAHAB, SE, Ak
8	MANSUR HUSAIN HASAN
9	KURNIASIH HENDRIK
10	JAPRI SUSIAWAN
DAPIL : SUMSEL II
1	IR. H. PUTRA JAYA HUSIN
2	JANA SJAMSIAH S. KOM
3	HANNA GAYATRI,SH
4	SEPTIATIRIN, SE, MM
5	DWI FAJAR KODRI FEBRIA INUFIKRI
6	ENDI SUHENDI PERMANA
7	H. NANG ALI SOLICHIN, SH
8	IR. MAT SAHUDI
9	HIDAYATI AGAM SH, MM
10	IR. H. SUMARDI C. DARUSAM
11	INDAH KUSUMA WATI
DAPIL : BENGKULU
1	PATRICE RIO CAPELLA
2	HJ. DEWI CORYATI, MSI
3	HERMANSYAH NAZIRUN, SH, MPD
4	DRS. ZULKARNAIN BACHTIAR
5	DRA. NURMANINGSIH, MBA
DAPIL : LAMPUNG I
1	ZULKIFLI HASAN, SE, MM
2	YANDRI SUSANTO
3	DRS. H. FAUZAN SYAIE
4	HJ. HERLINA, SE
5	RAHIMAN
6	POPY MARETHA
7	JOHANSYAH DJAMAL
8	HJ. HERMIDAWATI KAMAROEDDIN
9	SURATINI
10	IR. SUNARYO
11	OSRINIKITA ZUBHANA
DAPIL : LAMPUNG II
1	IR. ALIMIN ABDULLAH
2	FIKRI YASIN, S.KOM
3	Hi. NIDALIA DJOHANSYAH MAKKI
4	IRENE LIBRAWATI
5	Hi. M. KASIRO
6	AMIN FAUZI
7	SAPTOS YONARA
8	RIZKIA PRIMA YULIA
9	DRS. H. SUKMAN SULAIMAN, MM
10	CHANDRI FRISMEN
11	BUSROL HAKIM
DAPIL : BABEL
1	H. OSFINDINAR, SH
2	ERWIN
3	DRA. HJ. NELLY WARNIM KAMSAH
4	DESI CHANDRA, SH
DAPIL : KEPRI
1	Drs. ERVA ERTOS
2	HUSNI TAMRIN
3	EVIANORA AZWAR
4	BAMBANG YULIANTO, SH
DAPIL : DKI I
1	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA
2	H. MANDRA, YS
3	HENIDAR AMRU
4	Dr. DJAINAL ABIDIN
5	Dra. SUHARTATI SUHARSO
6	Drs. H. SURYADHARMA NASUTION
7	H. M. MUGHNI MACHMUD, LC
DAPIL : DKI II
1	Dra. Hj. NURDIATI AKMA, M.Si
2	ABDILLAH TOHA
3	ISKANDAR SEMBIRING, BE
4	ADE DAUD ISWANDI NASUTION (ADE NASUTION)
5	SYAMSIDAR SIREGAR
6	DR. H.M. GIVI EFGIVIA M. KOM
7	H. HARRY IBRAHIM, SH
8	IR. SYAIBATUL HAMDI MALIK
DAPIL : DKI III
1	RASLINNA RASIDIN
2	H. A. MARDJUAN BAKRI, SH
3	H. SABRI SAIMAN
4	D. SATYANEGARA
5	ALIP PURNOMO
6	YULIS SETIAWATI, SH
7	H. KHAERUL SALEH, SH
8	MULYONO TANUWIJAYA, MBA (TAN FU YONG )
9	ERLANGGA
10	DRS. N.P. BASUKI ISMAEL M. SI
DAPIL : JABAR I
1	Drs. AHMAD ADIB ZAIN
2	SITTI HIKMAWATTY, S.ST
3	IMAM WAHYUDI
4	SAHRIN HAMID
5	Drs. H. AHMAD BASRI NUR SIKUMBANG M.Pd
6	Ki SUCIANTO PURWODIHARDJO
7	RINOVIAN RAIS, SE, MM
8	RIYAN SUMINDAR
DAPIL : JABAR II
1	DEDY DJAMALUDIN MALIK
2	INDRIATI HAMZAH, SE
3	DERRY DRAJAT
4	IR. RIJSA GUBARDA P. MM
5	MOH. ADI RUSDIANTO
6	NUR BETTY EKA M. ( ASTRID HADI )
7	ARMET,SE
8	T. ZAINUN ALFARISI, SH
9	IR. SISWANDA HS, MPM
10	H. DADANG SUGANDA
11	NOVI HERAWATI
DAPIL : JABAR III
1	SIRAJ EL MUNIR B, SH
2	Hj. DAMAYANTI HAKIM TOHIR, SE
3	DEDEN SUGILAR
4	LUCKY EMUARDI AR
5	DRS. SYAHRUDIN DARWIS
6	Ir. VIVA ADITYA
7	YENNI RISMAYANTI
8	ABDUL RACHMAN
9	M. ZAIM AMANSYAH
10	MIMI SYOFITA
11	ASEP RAHMAT KJ
DAPIL : JABAR IV
1	IR. SAYUTI ASYATHRI
2	AYUNI MIRLINA, SE, MM
3	GINANJAR DARADJAT
4	R. BAMBANG SARI RAHARJO
5	ALMIKAYANDIKA MUSYA
6	HANA ISNAWATI HANAFI
DAPIL : JABAR V
1	ABD ROHIM GHAZALI
2	MARINI K S
3	SULISTYOWATI, SH
4	ACHMAD KASINO FACHRUDDIEN, S. SOS
5	ARIF ABDI SH, MH, MM
6	H. MAHFUDDIN NIGARA
7	MUHAMMAD HAFIZ, MSC
8	NY. HJ. RASMI THAMRIN
9	BOB SOELAIMAN EFFENDI
10	FAJAR BUDIMAN
11	RUSTAM EFFENDI
DAPIL : JABAR VI
1	Prof. DIDIK J. RACHBINI
2	ENGGAR PURNAMA HANDAYANI
3	RUSTAM EFFENDI
4	FERRY SORAYA
5	H. HERU SUYANTO, SH, MH
6	RIA MARIANA, SIP
7	HERU CIPTO NUGROHO
DAPIL : JABAR VII
1	H. AGUNG MOZIN, SH, M.Si
2	M. TAUFIK HIDAYAT (TITO SUMARSONO)
3	dr. H. DYAH PERMATA S,M.Kes
4	H.DIMYATI SYAFRUDIN, SH, M.Si
5	DARWIN PURBA
6	ROBIHATTA HASIBUAN
7	DRS. H. AJI NGUMBORO
8	MUHAMMAD SYUKRI SALIM
9	JATININGSIH
10	A. RAHMAT SARIDIL
11	BURHAN FUAD, SE, MM
12	dr. ANNA PRONONINGRUM, SPM
DAPIL : JABAR VIII
1	DRA. EUIS FETY FATAYATY, MSI
2	DRS. TAJUDIN
3	HERY SUSANTO, MSI
4	DRA. HJ. YATI SOFIATY MUKADI
5	WALID SYAIKHUN
6	TONO SAKSONO
7	P. MAULANA KEMAL, SH
8	MARYAM
9	NURUL AULIA
10	H. INDRA WIJAYA
DAPIL : JABAR IX
1	DRA. ROSMAILIS IDRIS
2	ADE FIRDAUS
3	SUHERLAN, ST
4	DRS. H. TETE SUKARTA, MH
5	MOHAMMAD HILAL TAWAKKAL
6	TITI SUSANTI
7	JAJA TRIHARJA, ST
8	PRIMUS YUSTISIO
9	EKA GUMILAR
10	HAYATUN NUFUS
DAPIL : JABAR X
1	IR. CHANDRA TIRTA WIJAYA
2	IKRAR FATAHILLAH, SH (IKRAR AM. FATWA)
3	DRA. HJ. NINA MARDIANA, M. Ed
4	YAYAT S. HIDAYAT, S.Pd
5	IR. H. HERRY DARMAWAN
6	H. RADEN RASIKIN, SH
7	BUDI YOUYASTRI
8	ADANG DURAHMAN
DAPIL : JABAR XI
1	RUDY SUKENDRA SINDAPATI
2	A. MUHAJIR, SH, MH
3	LUKITA PURNAMA DARISMAN, SH
4	DRS. H. TJETJE AL ANSHORI, MM
5	DR. ADE KOMALUDIN, SE,MSC
6	AMANDA NOFRINKA
7	DRS. H. SALI ISKANDAR
8	HELPI NOPITA
9	ASEP SUPRIYATNA, SE, MSI
10	H. JOKO SURANTO, SH, M, HUM
11	IR. H. ERI PURNOMOHADI
12	AZNUR SYAMSU, SE
DAPIL : JATENG I
1	ARIF MUSTAFA
2	H. NURHADI MOESTOFA, SH, M.Si
3	DRS. AZHAR SOPHYAN
4	SUPARJI
5	ALVIN LIE LING PIAO
6	BUDI SUSANTI, SH
7	DRS. H. CAHYANTO
8	IR. H. S. M. TATAG ANGGORO
9	IR. H. SYAIFUL HIDAYAT
DAPIL : JATENG II
1	H. NASRULLAH, S.Ip
2	KUSHERYUWONO
3	Hj. INDAHWATI, SE, MM
4	HASAN FATONI
5	Drs. FARIED BUSTOMY, SH
6	ERY SUSANTI
7	R. PRIYA HANDANA ( PRIYO ABDURRAHMAN)
DAPIL : JATENG III
1	SRI WULANDARI (WULAN GURITNO)
2	SUMARSONO, SE, M.Si
3	MOHAMMAD NASIH, M.Si
4	MARSEKAL I TNI (PURN) DRS. H. SRI DJOKO SUMASTOWO
5	WISNO BROTO
6	AGUS RASMANTO
7	MUHAMMAD BAHRUDDIN
8	YULHENDRI
9	PARAMITA ATIKA PUTRI, SE
10	AHMAD FADILAH
DAPIL : JATENG IV
1	ABDUL ROZAQ RAIS
2	Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN
3	TUTI INDARSIH LOEKMAN SOETRISNO
4	DYAH KARTIKA RINI
5	H.M. SODIQIN
6	Drs. SUKIRMAN
7	FENI PUTRI
8	PRAWASONO, SH, MM
DAPIL : JATENG V
1	Dr. MARWOTO MITROHARDJONO, SE, MM
2	MUHAMMAD THORIQ
3	DRA. HJ. SRI GUNARSI, SH,MH
4	MOHAMMAD HATTA
5	MADIASTUTI NEW
6	G. CONDA PRIHASTANTO
7	HAMDAN NUGROHO
8	YUDI SUYOTO
9	SUKRI,SH, MH
10	Drs. K.R.A. BAMBANG SAPTONODININGRAT
DAPIL : JATENG VI
1	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, MT
2	AZIS SUBEKTI
3	Hj. YULIA SRI LATIFAH, S.Ag
4	TAUFIK, SH
5	WASIT WIBOWO, SH
6	KRISNAYANTO
7	SUPARDI
8	NANI DEWI
9	YENTI
DAPIL : JATENG VII
1	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, MM
2	IR. MUJTAHID
3	HENI WAHYUDIANI, B.Sc
4	SIGIT PRATAMA
5	AHMAD TOHA ALMANSUR
6	MULYANAH
7	TARAF KURNIAWAN,SE
8	MAIDA YANTI
DAPIL : JATENG VIII
1	AHMAD MUMTAZ RAIS
2	M. JUNAEDI
3	Hj. WINARNI, SH, M.Hum
4	Ir. H. KHAMRIN JA'FAR
5	NOORSHIDDIEQ TRI SETYANTO
6	WAHYU RIYONO
7	Drs. BAYU R. RAHARDJO
8	Ir. H. TAUFIK MOCHTAR, MM
9	AIRLANGGA NEGARA SATYA
DAPIL : JATENG IX
1	Ir. TEGUH JUWARNO, M.Si
2	Drs. H. MASKUR AHMAD
3	RATNA SARAH AYU
4	AHMAD MURJOKO
5	Ir. KHAERUDIN
6	UTAMI WIDAYANTI
7	HARIS BURHANI
8	SATYA NUGRAHA LAKSANA
DAPIL : JATENG X
1	ABDUL HAKAM NAJA
2	DRA. SRI HARTI
3	MARDI WIDODO, SE
4	NANI ISMARINI
5	MUFLIHUN
6	YUSUF YAHYA
7	LILI NURAELI MS.
8	H. TIMUR TEGUH SANTOSO, SH
DAPIL : DIY
1	H. TOTOK DARYANTO, SE
2	Drs. IMMAWAN WAHYUDI, MH
3	LATIFAH ISKANDAR
4	AGUS TRIANTO
5	AGUNG EKO ISMAWANTO
6	Dra. SRIASTIWI
7	Drs. SUTRISNO, MM
8	BUDY SETYAGRAHA
9	TIN WIDAYATI, S.Ag
10	Drs. SUNARYO
DAPIL : JATIM I
1	Ir. SUNARTOYO
2	M. YASIN HISJAM, SE
3	MUSFIROH S. BADRIE ( FIRDA DJOKO SUSILO )
4	MULYA GUNTORO
5	DRS. H. AGUS SUKIRANTO, MM
6	DIASTARI K. KUSUMAWARDHANI
7	DRA. ANY SUDJINI, M.Pd
8	CHARLES HONORIS
9	AGUNG TJAHJONO UTOMO
10	VIRA AL RIYANTI, SS
DAPIL : JATIM II
1	Ir. TOTOT SUSANTO, M.Sc
2	JA'FAR SHODIQ ASSEGAF
3	ERFA FARICH
4	SUROSO P. ANDRIANTO
5	NGASMO
6	SACHRI SURYAWAN
7	ERWIN MEIRDIANTO, SH
DAPIL : JATIM III
1	CAHJONO
2	DRS. KH. SALWA ARIFIN
3	Drs. H. ABDUL RUSLAN SEMBIRING
4	BUDI SAPTI PURWANI NJ, SE
5	VITRI MULIAWATI
DAPIL : JATIM IV
1	AGUS SARWANTO, M.Si
2	DR. MUHSIN LABIB, MA
3	DR. N. N. SAWITRI, MBA
4	HERY T. I. AMANAT
5	IR. RIDWANUL HAKIM
6	RIZALDI AZHAR
DAPIL : JATIM V
1	Ir. KOESNANTO, MM
2	CHAIDIR ARIEF
3	INTAN SAVILLA
4	M. JUSUF RIZAL, SE
5	MOHAN KATELU,SH
6	RAMADONNA
7	SON YUWONO
8	SRI UTAMI REJEKI, SH
9	NURHATINA H
DAPIL : JATIM VI
1	Ir. A. RISKI SADIG
2	M. ALI AKBAR
3	DEVI LESTARI
4	M. TAUFIK GANI
5	PRIYO BUDI PURWANTO, SH
6	RATNA KHILMIAH
7	TJETJEP MOHAMMAD YASIEN
8	HANDRIYATNO, SH
9	M. ZULFI AZWAN
DAPIL : JATIM VII
1	Dra. MARDIANA INDRASWATI
2	Ir. SUPRAPTO
3	Dra. SITI FATIMAH
4	TATY ADIYANTY
5	Dra. SAJID AMRULLAH
6	MUHAMMAD KHANAN
7	IDA HASTUTI LISTIANTINI
8	MARINA TRI HANDAYANTI
DAPIL : JATIM VIII
1	EKO HENDRO PURNOMO (EKO PATRIO)
2	DRS. H. ALI FIKRI
3	PROF. DR. IR. MARSUDI WAHYU KISWORO
4	DIAH R. PRATAMASARIE, SE
5	ANNA MARIA, SH, M.KN
6	MOCHAMAD JOENOES, S.PD
7	LANGGENG, SH
8	MOCHAMMAD MANSUR, SIP
DAPIL : JATIM IX
1	MUHAMMAD NAJIB
2	BAMBANG SUTRISNO, HM, SH,MH
3	TRI MERCIANA LUBIS
4	Ir. J. SRI SADONO
5	HENY SULISTYANINGSIH
DAPIL : JATIM X
1	VIVA YOGA MAULADI, M.Si
2	CHANDRA OESMAN
3	Ir. DIAH AYU ANOMSARI, SH
4	NAZWAR NAZARUDDIN
5	SUWANDI IDRIS, S.Ag, M.Si
6	Ir. MUCHLISA
7	TATI BUDI SEDYOWATI
DAPIL : JATIM XI
1	Drs. ACH RUBAIE
2	MIFLAHAH, A.Md
3	SISKA YUSTIKA, ST
4	SITI NAFISAH, S.Pdi
5	MASHURIYANTO, S.Ip
6	AKHSANOL YAKIN
7	SAFARA FIRDAUS
DAPIL : BANTEN I
1	DRS. AHMAD ZULFIKAR FAWZI (IKANG FAWZI)
2	IR. CHAIRUL RAZAK , ME
3	RATU ETTY SITI SETIATY
4	ROFIQUR RIDLO
5	LISA ANDRIANA
6	AL QADRI ARIEF
7	JUMALI
DAPIL : BANTEN II
1	DRS. H. RUSLI RIDWAN MSI
2	IR. ERWINA YUNARTI
3	IR. DAMSIRUDDIN S. MMT
4	DARMAYANTO
5	RD. GINA ADRIANA SANOVA
6	IR. H. RIFQI MUHAMAD ISA
7	SYAMSUDDIN IDRIS
DAPIL : BANTEN III
1	H. MUHAMMAD ALI TAHER PARASONG SH, M, HUM
2	M. JOKO SANTOSO S. SOS
3	MAYLAFFAYZA WIGUNA
4	YASMIN MUNTAZ
5	MONANG DJIHADO
6	DR. H. PURWANDI
7	AHMAD FIRDAUS S.ASG
8	DRS. H. TOPAN HARYADI
9	RIZAM FADILAH TAJUDIN, SH
10	IR. H. KHAIRUL S. FATTAH
11	DRS. ENDANG SUMARLIN, MA
12	H. DEDI RUSTANDI
DAPIL : BALI
1	LUH PUTU WISANTI UDIYANI
2	IDA AYU KADE DWIYANI, SE
3	Ir. IDA BAGUS NARAYANA
DAPIL : NTB
1	MUHAMMAD SYAFRUDIN, ST
2	ANDI MAPPERUMAH, MS
3	DINY ZULAECHA
4	DIANUL HAYEZI, SE
5	M. HATTA TALIWANG
6	R. NENENG SUNDARI R
7	NAZAMUDDIN, SE
8	Ir. KHAIRUL USMAN
9	NURUL FAIDAH
10	H.M. MUAZZIM AKBAR
11	H. MUHAMMAD HASYIM SALEH
12	FAIZAH
DAPIL : NTT I
1	LAURENS BAHANG DAMA
2	HERMIN MANGIRI, SE
3	Ir. BARNABAS YUSUF HURA
4	NUR MELINDA LESTARI
5	LISPIPIH RK, S.Pd
6	VERDI YASIN, S.Kom, M.Kom
DAPIL : NTT II
1	EURICO GUTERRES
2	DRS. ALFRED MELIANUS, KASE, M.SI
3	Drh. ERIANA, Msi
DAPIL : KALBAR
1	H. SUKIMAN, S. Pd. MM
2	IR. M. FANSHURULLAH ASA,MT
3	JACQUELINE M.O. MALONDA
4	IR. BUDI SETIONO
5	GUSMAN, SH
6	RIKA DEWI NOVIANA
7	AKHMADI, S. Pd
8	RONNY ABDUL MADJID
9	Dr. Hj. ZUHAIRAH, AD
DAPIL : KALTENG
1	NURUL FALAH EDDY PARIANG
2	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN
3	HELNI, S.Ag, M. Si
4	SUPRA YOGI
5	REKIMAH CINDRA RUSNI
6	IMEL ALFINA
7	DRS. MUHAMMAD GUMARANG
DAPIL : KALSEL I
1	SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH
2	Prof. Dr. ISMET AHMAD
3	KARTIKA HAYATI, SP
4	SRI MARDIANA, SE
5	ASMAYAH, A.Md. Kep, S.Pd
DAPIL : KALSEL II
1	DSR. ZULKIFLI HALIM
2	GUSTI NURPANSYAH
3	SRI NAIDIA, S,SI
4	SHINTA EMELIA DEWI
5	Dra. DWI ESTININGSIH LARASATI
6	INEU RATNA KANIA
DAPIL : KALTIM
1	MOHAMMAD YASIN KARA, SE
2	HJ. NURHASANAH, HM
3	SAMUEL NITISAPUTRA
4	ABU BAKAR J LAMATAPO, SH
5	BERNANDE MANALU, SH
6	YURIKE IMANDARIS
7	SULAIMAN HARIS
8	HARMAIN GUMILAR, BE
9	YAN RIZA BUDIMAN
DAPIL : SULUT
1	LILY WALANDHA, SE, MBA
2	DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW
3	LUCIA MARGARETHA TAMBANI
4	FECKI ANGKOUW
DAPIL : SULTENG
1	NURHADI M MUSAWIR. SH, MM, MA
2	TAJWIN IBRAHIM, SH
3	ANGGUN DARANI
4	SHOLEHAH LATUNDO, SH, HUM
5	DUDY RUDIANTO
6	ASLAMUDDIN LASAWEDY
DAPIL : SULSEL I
1	Ir. ABDUL HADI DJAMAL, MM
2	SULASMIWATI ( Hj. LASMY ASPAR P.Dg. PUJI )
3	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, SE, MM
4	M. IRWAN ZULFIKAR MATTEKAWANG, MBA
5	LA ODE ABDUL RAUL, S.Sos
6	FATRI BURHAN, SH, MM
7	AINUN JARIAH, S.Ag, MA
8	DEFTI RESKIWATI ANDE
DAPIL : SULSEL II
1	Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc
2	MUHAMMAD RAMLI HABA, SH, MH
3	A. TAUFAN TIRO, ST
4	ANDI YULHAM
5	Dra. BAU MASITA
6	Ir. ABDUL HAFID PARONDA, MT
7	ARIFIN
8	HILDA MUHARYATNI, S.Pd
9	Drs. ABDUL KAHAR KANTAO, MM
10	MARWANI., ST
DAPIL : SULSEL III
1	AMRAN, SE
2	AZIKIN SALEH TOPUTIRI, SH
3	ISMA JAMILAH, SH
4	AHMAD AC. ST, MM
5	H. SYAHRIL SYAH
6	LUKMAN BUDIMAN
7	Dr. FAISAL BUNDU
8	Dr. IR. H. BANGUN TANGKE PADANG, MM
DAPIL : GORONTALO
1	IR. MUHAMMAD NABIL
2	RULLIYANTI KATILI ISA
3	ZEANE PRASANTI F. MOZIN
DAPIL : SULTRA
1	DRS. A. HALIM ASYHARI, MM
2	DRS. ANDI KAHARUDDIN
3	JAORANA AMIRUDDIN
4	H. M. AMIRUDIN BUTON, SPd.I
5	SYAHRUL TOMI
6	WA ODE NURHAYATI, S. Sos
DAPIL : SULBAR
1	ABD. JAWAS GANI, SH
2	H. HENDRA S SINGKARRU, SE
3	PADLIA PARAKASI
4	ANDI IRWAN MANGGABARANI, SIP
DAPIL : MALUKU
1	ARBAB PAPROEKA, SH
2	IBRAHIM KADIR
3	MEDAVITA HAKIM
4	ISMAIL TOMAGOLA
DAPIL : MALUT
1	ROSIHAN MAHMUD
2	HASAN BASRI H. UMAR
3	SRI LESTARI AYU
4	HARUN MAHMUD TAN
DAPIL : PABAR
1	Drs. ACHMAD ABDULLAH BIN MUSA'AD
2	Drs. ASMURUF D
3	Ir. HERMAN DONATUS PELIX ORISOE
4	Z. LEANDER OHOIWUTUN, SIP
DAPIL : PAPUA
1	ABNER ONDI, SH
2	H. JAMALUDDIN JAFAR, SH
3	INYA BAY, SE, MM
4	KAMILIUS MABY PIGAY, SH
5	IIS MARYATI
6	YERLITA ANDASTIAN, SH
7	GUNTUR EKO IRIANTO, ST

PAN NOMOR URUT 9 DI PEMILU 2009

2008-07-09T02:25:00.000-07:00

akarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tepat pukul 15.00 WIB menuntaskan pemilihan nomor urut partai peserta pemilu. Ada yang merasa untung, ada yang buntung. Seluruh parpol ini sudah sah mengikuti proses pemilu pada tahun 2009 mendatang di Tanah Air.

Pemilihan nomor urut diikuti nyaris ketua umum parpol yang lolos verifikasi KPU. Pemilihan dipandu Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (9/1).

Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili langsung oleh Ketua Umumnya, Soetrisno Bachir, mendapatkan nomor urut 9.

Berikut nomor urut parpol peserta Pemilu 2009:

1. Partai Hati Nurani Rakyat

2. Partai Karya Peduli Bangsa

3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

4. Partai Peduli Rakyat Nasional

5. Partai Gerakan Indonesia Raya

6. Partai Barisan Nasional

7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

8. Partai Keadilan Sejahtera

9. Partai Amanat Nasional

10. Partai Perjuangan Indonesia Baru

11. Partai Kedaulatan

12. Partai Persatuan Daerah

13. Partai Kebangkitan Bangsa

14. Partai Pemuda Indonesia

15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

16. Partai Demokrasi Pembaruan

17. Partai Karya Perjuangan

18. Partai Matahari Bangsa

19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia

20. Partai Demokrasi Kebangsaan

21. Partai Republika Nusantara

22. Partai Pelopor

23. Partai Golkar

24. Partai Persatuan Pembangunan

25. Partai Damai Sejahtera

26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia

27. Partai Bulan Bintang

28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

29. Partai Bintang Reformasi

30. Partai Patriot

31. Partai Demokrat

32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia

33. Partai Indonesia Sejahtera

34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama

Rozaq Rais Siap Bantu Nelayan

2008-06-17T04:00:00.000-07:00

KENDAL (SINDO) – Cawagub Rozaq Rais tak menyia-nyiakan hari terakhir kampanyenya di Kendal, kemarin.

Calon wakil gubernur pasangan cagub HM Tamzil ini kemarin mengunjungi nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tawang Gempolsewu, Kecamatan Rowosari dan pedagang Pasar Weleri.

Sejak pagi hingga siang, Rozaq mengunjungi dua tempat itu. Saat bertemu dengan para nelayan, Rozaq banyak dikeluhi tentang mahalnya harga BBM. Sejak BBM naik, nelayan kesulitan mendapatkan minyak tanah. Selama ini nelayan sudah tidak mampu membeli solar karena harganya sangat mahal. Nelayan memilih memakai minyak tanah karena harganya lebih murah.”Nelayan sudah tidak mampu lagi membeli solar karena harganya sudah tidak terjangkau,” tukas seorang nelayan di depan Rozaq.

Mendengar keluhan nelayan, Rozaq berjanji akan membantu kesulitan nelayan jika terpilih sebagai wakil gubernur. Diakui, sejak kenaikan harga BBM,nelayan paling banyak merasakan dampaknya. Karena itu sejak awal pihaknya tidak setuju harga BBM dinaikkan. Sekarang, kenaikan harga BBM sudah sangat dirasakan rakyat kecil. Ketua Tim Sukses Tamzil- Rozaq, Sakdullah Masud mengatakan, kedatangan Rozaq untuk menyerap aspirasi dari warga yang ditemui.

Aspirasi dari warga akan menjadi catatan sendiri yang akan menjadi prioritasnya. Sementara itu tim calon gubernur PPP dan PAN HM Tamzil kemarin berkampanye di Pasar Kliwon Kudus. Tanpa ditemani cawagub Rozaq Rais, Tamzil mencoba menarik simpati pedagang dan pengunjung Pasar Kliwon melalui tim suksesnya mempromosikan figur Tamzil dengan siaran di radio lokal Pasar Kliwon dan memborong barang dagangan sejumlah pedagang.

”Lumayan dagangan saya laris,”ungkap pedagang buah di Pasar Kliwon, Minah (43). Meski barang dagangannya diborong, dia mengaku tidak begitu tertarik untuk memilih salah satu cagub. ”Jika mendapat kesempatan mencoblos ya saya pilih asal-asalan saja,” katanya polos.

Meskipun tidak ramai, kampanye Tamzil di Pasar Kliwon menjadi perhatian pedagang dan pembeli di pasar.Namun, pedagang pasar cenderung pasif dan tidak terlalu merespon,mengingat pasar tersebut sudah berulang kali dikunjungi para cagub Jateng. (zaenal alimin/ant)

Rozaq Akan Tambah Anggaran Pendidikan Rp 200 Miliar

2008-06-16T03:40:00.000-07:00

Tegal, CyberNews. Pendidikan murah hingga kini belum banyak dinikmati oleh masyarakat. Pasalnya, program tersebut tidak berjalan sesuai dengan implementasinya di lapangan. Hal itu diungkapkan oleh calon wakil gubernur (cawagub) Rozaq Rais saat menghadiri Tabligh Akbar di Gedung Korpri Slawi, Kabupaten Tegal, Senin (16/6).

Menurut dia, sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) sekolah gratis itu secara keseluruhan belum terwujud. Masih terjadi perbedaan kebijakan antara satu sekolah dengan yang lainnya. "Permasalahan itu muncul karena antara program pendidikan dengan dana bantuannya belum seimbang," kata pasangan calon gubernur (cagub) Muhammad Tamzil tersebut.

Apabila terpilih dalam Pilgub yang akan berlangsung pada tanggal 22 Juni mendatang, dia mengaku akan mengupayakan penambahan anggaran pendidikan sebesar Rp 200 miliar per tahun. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan

Tabligh Akbar yang berlangsung di Slawi itu menjadi agenda terakhir pelaksanaan kampanye Rozaq Rais. Baik di Kota maupun Kabupaten Tegal. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 15.30 tersebut dihadiri oleh sekitar 500 orang kader beserta simpatisan PPP dan PAN. Serta pendukung pasangan Tamzil - Rozaq yang mengatasnamakan dirinya sebagai Naga Merah.

(Royce Wijaya /CN09)

KAMPANYE TAMZIL – ROZAQ

2008-06-11T04:00:00.000-07:00

Purwokerto, 11 Juni 2008

Kegiatan Kampanye Pilgub Jateng 2008 hari ini, Pasangan Tamzil dan Abdul Rozaq Rais mengadakan Safari politik yang dimulai dari kabupaten Batang, berkeliling menuju Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan di akhiri di Kabupaten Pemalang. Di Kabupaten Pekalongan Tim Tamzil – Rozaq pagi tadi sekitar mengadakan dan Kampanye Panggung terbuka didepan POSKO Mutiara Kota di jalan Pati Unus nomer 5 Pekalongan. Dalam Kampanye terbuka tersebut hadir Jurkam dari tokoh-tokoh P3 dan PAN Kabupaten Pekalongan sekaligus menghadirkan Rozaq Rais dan artis Campursari Cak Dikin. Dalam Orasinya para Jurkam menjanjikan pemerintahan yang jujur dan bersih jika Pasangan yang diusung oleh PPP dan PAN ini terpilih untuk memimpin Jawa Tengah 5 tahun mendatang. Sekretaris Tim Sukses Pasangan Tamzil Rozak Kota Pemalang M.Novel, SE mengatakan Tim Mutiara sebutan untuk tim sukses Tamzil Rozak sudah mempersiapkan berbagai langkah untuk memenangkan Pasangan ini dalam Pemilihan PILGUB besok.

Lebih Lanjut M.Novel mengatakan TIM Mutiara kota yakin 100 % bisa memenangkan Pasangan Tamzil M. Rozaq di Kota Pekalongan.

Setelah mengunjungi kota Pekalongan pasangan Tamzil M.Rozaq mengakihiri safarinya ke Kota Pemalang yang diisi dengan kegiatan makan bersama dengan masyarakat di Nasi Grumbyang disertai pembagian cinderamata dan Stiker. Acara ini merupakan acara puncak dari Safari pasangan Tamzil M.Rozaq untuk hari ini.

Sementara itu Ketua Panwaslu Kota Pekalongan Listiyo Budi Santoso, SH mengatakan hingga hari ini situasi kota Pekalongan relative kondusif dan aman sesuai dengan tahapan-tahapan yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Karena Sejauh ini rata-rata Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kebanyakan mengadakan kampanye simpatik dengan mengunjungi pasar-pasar tradisional dan Panti asuhan. Ketika ditanya tentang antusias masyarakat Pekalongan dalam menyambut PILGUB 2008 pihaknya melihat masyarakat kurang begitu antusias karena hingga saat ini belum ada greget yang menonjol dan terkesan adem ayem.

Ia juga mengatakan sejauh ini pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan diantaranya dengan mengadakan Rakor dengan semua Panwas kecamatan dan Propinsi. Untuk keamanan sendiri pihaknya merasa yakin karena Pihak keamanan selalu siaga untuk mengamankan jalanya kegiatan PILGUB Jawa tengah 2008 ini. (Ay.An)

SB Koordinir Artis untuk Kampanye Tamzil-Rozaq

2008-06-09T03:56:00.000-07:00

MAGELANG - Sekitar pertengahan Juni, para artis ibu kota akan meramaikan kampanye pasangan Muhammad Tamzil dan Rozaq Rais (Mutiara) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah.

Saat ini, artis-artis tersebut sudah dikoordinir oleh Ketua DPP PAN Sutrisno Bachir. "Jadi saat masa-masa terakhir kampanye artis tersebut akan turun ke Jawa Tengah. Tentunya bersama Pak Sutrisno Bachir," terang Waki Ketua Tim Sukses Mutiara Agna Susila saat mendampingi kampanye Rozaq Rais di Pasar Rejowinangun, Kota Magelang, Jawa Tengah, Senin (9/6/2008).

Agna sendiri mengaku tetap optimistis pasangan Muhammad Tamzil dan Rozaq Rais memenangi Pilgub 22 Juni mendatang. Kata Agna, saat ini jika dilihat dari perolehan partai pengusung pasangan tersebut sudah mendulang sekitar 3 juta suara. "Karena dalam Pemilu 2004 lalu, suara PPP dan PAN masing-masing sekitar 1,5 juta suara," imbuhnya.

Menurut Agna, angka 3 juta suara tersebut sudah mencapai sekitar 20 % suara dalam Pilgub mendatang. Sebab, dia memperkirakan, dari sekitar 25 juta warga Jawa Tengah yang memiliki hak pilih, hanya sekitar 16 juta suara saja yang akan memberikan hak pilihnya. "Jadi kita yakin bisa menang. Kalaupun harus melalui dua putaran kita sudah memiliki strategi lain," tukasnya. (Muhammad Slamet/Sindo/uky)

Amien Rais Kampanye Perkenalkan Adiknya

2008-06-09T03:55:00.000-07:00

Senin, 9 Juni 2008 | 01:03 WIB

Semarang, Kompas - Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Minggu (8/6), melaksanakan kampanye. Mantan Ketua MPR Amien Rais di Kabupaten Rembang, misalnya, memperkenalkan adiknya, Abdul Rozaq Rais, calon wakil gubernur dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional, mendampingi M Tamzil.

Amien dan Rozaq Rais menghadiri pengajian umum penggalangan dana pembangunan Pusat Kesehatan Umat Muhammadiyah di Kecamatan Pamotan, Rembang. Dalam kesempatan itu, Amien meminta Rozaq Rais agar naik ke mimbar dan memperkenalkannya sebagai adiknya. Ia juga memberikan kiat memilih calon kepala daerah Jateng.

Rozaq Rais Temui Pedagang Pasar Pagi Wonosobo

2008-06-09T03:42:00.000-07:00

Rozaq Rais memborong aneka jajan pasar, tahu, tempe dan dagangan pedagang kecil di Pasar Pagi Wonosobo, Senin (9/6). (Foto Sudarman)

Wonosobo, CyberNews. Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah H Rozaq Rais melakukan kampanye simpatik dengan menemui atau mengunjungi Pasar Pagi Wonosobo, Senin (9/6). Pasangan calon Gubernur HM Tamzil itu berbincang dengan pedagang kecil dan warga yang sedang berbelanja.

Pada kesempatan itu, ia juga membagikan 1.000 kupon sembako untuk masyarakat. Disebut-sebut, bantuan beras paket sembako tersebut merupakan bantuan dari Ketua Umum DPP PAN H Sutrisno Bachir. Simpatisan dan pedagang kecil yang mengetahui kehadiran adik Amien Rais, berebut untuk berjabat tangan. Selama di pasar pagi, sejumlah seniman kelompok anak jalanan Wonosobo, mengikuti dan mendendangkan lagu-lagu berlirik kampanye.

Di pasar pagi, Ketua DPW PAN Jateng menemui warga selama 40 menit. Selanjutnya rombongan menjenguk pasien di RSU KRT Seconegoro. Sebelum meninggalkan kota, ia melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di kantor DPD PAN setempat.

Rozaq Rais yang ditemui wartawan, di sela-sela kunjungannya mengatakan bahwa kampanye Pilgub akan dimanfaatkan pasangannya dengan mengunjungi pedagang di pasar-pasar kecil di Jateng. Sedangkan tabligh akbar hanya dilaksanakan tiga kali.

Menurut dia, dengan menemui pedagang kecil di pasar-pasar tradisional, pihaknya bisa menyerap aspirasi atau pun keinginan rakyat kecil. Perekonomian rakyat harus ditingkatkan. Untuk itu, ia minta kepada para Bupati agar kondisi pasar kecil atau pun tradisional diperhatikan. Fasilitas perekonomian mereka dibenahi. Mereka juga perlu diberdayakan.

Disinggung tentang target Pilgub Jateng, H Rozaq merasa optimistis bahwa pasangan nomor 5 itu akan bisa meraih dukungan suara 30 persen plus satu. Untuk itu, ia mengajak masyarakat memberikan dukungannya.

(Sudarman /CN05)

Rozaq Rais Blusukan Pasar

2008-06-08T03:57:00.000-07:00

Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Abdul Rozaq Rais memanfaatkan waktu kampanye di wilayah I dengan blusukan ke pasar tradisional. Kandidat yang diusung PPP dan PAN itu berdialog dengan masyarakat di Pasar Cepiring Kendal, Mangkang Kota Semarang, Babadan Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.

Kampanye ini merupakan strategi kampanye murah yang dijalankan pasangan M Tamzil-Rozaq Rais. Di Pasar Mangkang, Ketua DPW PAN Jateng ini berdialog dengan pedagang dan pembeli. Selain itu ia juga memborong kipas dapur, serbet, jeruk, jagung, tomat, tape hingga dawet. ''Di pasar kan banyak orang, jadi kampanye seperti ini akan efektif,'' katanya.

Ia mengaku prihatin dengan kondisi pasar tradisional saat ini yang mulai tergeser oleh pasar modern. Jika menang dalam pilgub, Rozaq berjanji akan memperhatikan kondisi pasar tradisional.

ABDUL ROZAQ RAIS KELUAR MASUK PASAR DI BREBES

2008-06-06T03:59:00.000-07:00

Metrotvnews.com, Brebes: Para calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, hari ini mengawali masa kampanye dengan berbagai cara. Pasangan M. Tamzil-Abdul Rozaq Rais yang diusung Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional memulai kampanye mereka di wilayah Brebes. Mereka keluar masuk pasar untuk memperkenalkan diri.

Kedatangan Rozak di Pasar Sitinggal, Kecamatan Larangan dan Pasar Larangan, menarik perhatian masyarakat. Selain berkeliling mendekati warga untuk memperkenalkan diri, Rozak juga berdialog dengan sejumlah warga. Dalam dialog singkat tersebut, Rozak menanyakan kabar warga serta menanyakan pekerjaan mereka. Rozak optimistis target perolehan suara 30 persen pasangan calon Tamzil dan dirinya akan tercapai dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jateng pada 22 Juni mendatang.(DEN)

SUTRISNO BACHIR: RAKYAT MULAI JAUHI PARPOL

2008-05-17T04:04:00.000-07:00

17 May 2008

Semarang, 17/5 (ANTARA) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir menilai, rakyat saat ini mulai menjauhi partai politik, mudah marah, dan tersinggung, karena itu pendekatan yang dilakukan harus lebih santun dan ramah.
"Masyarakat sekarang memang gampang tersinggung, marah, dan emosional, sebab untuk mencari sembako semakin susah," katanya di Bandara A. Yani Semarang, Sabtu, sebelum memulai safari ke sejumlah daerah di Jawa Tengah.
Menurut SB, sapaan Sutrisno Bachir, karena saat ini rakyat mulai menjauh dari partai, dalam safari ke berbagai daerah di Tanah Air pihaknya tidak menggunakan simbol partai, tetapi menekankan pada tujuan membangkitkan kembali semangat bangsa Indonesia.
Ia mengelak bahwa "kampanye" gencar melalui televisi, media, cetak, dan safari ke berbagai daerah yang dilakukan saat ini merupakan ancang-ancang dirinya maju dalam Pemilihan Presiden 2009.
Didampingin istrinya, SB mengatakan, istrinya tidak mau dirinya menjadi presiden, sebab akan terikat dengan segala protokoler kepresidenan.
"Akan tetapi kalau ditanyakan kepada diri saya apakah mau (jadi presiden, red), tanyakan pada rumput yang bergoyang," ujar SB mengutip penggalan syair lagu Ebiet G. Ade.
Lantas apa yang ingin dicapai dari safari ke berbagai daerah di Tanah Air, SB memiliki harapan semangat bangsa Indonesia bangkit kembali. "Hidup adalah Perbuatan" menjadi jargon yang dikumandangkan dalam safari dan iklan di televisi.
Kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng yang diusung PPP dan PAN, SB juga mengingatkan mereka agar melakukan pendekatan kemanusiaan, lebih santun, dan ramah kepada rakyat.
"Kalau jadi pemimpin harus bisa diterima semua elemen rakyat. Hati-hati, jangan sampai pilkada malah membuat elemen bangsa terpecah," kata SB. Cagub-cawagub Muhammad Tamzil-Abdul Rozaq Rais ikut menjemput SB di Bandara A. Yani Semarang.

Program Vital Tak Selesai : Gubernur Dapat Rapor Merah

2008-05-08T04:04:00.000-07:00

08 Mei 2008 Anggota Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (Pansus LKPj AMJ) DPRD Jateng Muhammad Haris menilai, Pemprov gagal dalam pelaksanaan sejumlah agenda pembangunan. Terutama pembangunan fisik yang sudah ditetapkan dalam Renstra Pembangunan Jateng 2003-2008.

Dia kemarin menegaskan, program vital yang semestinya menjadi prioritas utama pembangunan fisik Jateng selama lima tahun terakhir yakni pembangunan jalur lingkar selatan (JLS), pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang, dan jalan tol Semarang-Solo. Dia menilai, bandara tersebut belum tergarap maksimal.

‘’JLS dan tol Semarang-Solo di samping amanat Renstra 2003-2008 juga amanat Propenas. Tapi sampai sekarang belum ada kemajuan yang berarti. Sudah diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur percepatan Renstra, namun hasilnya tetap nihil bahkan jauh tertinggal dibanding dengan pembangunan jalan tol di Jatim,’’ kata politikus PKS itu.

Paripurna
Sebelumnya anggota Pansus yang lain Thontowi Jauhari juga menilai bahwa Gubernur Jateng 2003-2008 telah gagal merealisasikan salah satu Renstra yakni pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang ditargetkan dibangun 2007.

Masa tugas gubernur akan berakhir 23 Agustus 2008, namun sampai sekarang target pembangunan jalan tol belum berwujud apa pun.

Kegagalan realisasi Renstra Jateng 2003-2008 ini bakal disampaikan Dewan kepada eksekutif pada sidang paripurna DPRD 13 Mei.

Menurut politikus dari FPAN itu, molornya pembangunan jalan tol itu menjadi sisi negatif kepemimpinan duet Mardiyanto-Ali Mufiz selama memimpin Jateng dalam lima tahun terakhir. Gubernur Jateng sebelumnya dijabat oleh Mardiyanto, lalu Ali Mufiz menggantikan posisi itu setelah Mardiyanto diangkat menjadi Mendagri pada pertengahan 2007.

Karena itu, keduanya memandang kepala daerah yang gagal merealisasikan program vital pembangunan layak mendapatkan rapor merah.

Catatan Besar
Haris menyampaikan permasalahan belum terwujudnya tol akan menjadi catatan besar legislatif. Sebab sampai saat ini belum kelihatan titik terang realisasinya. Bahkan, proses pembebasan tanah pun belum dapat diselesaikan secara tuntas. Rencananya ruas jalan bebas hambatan itu akan membelah sepanjang wilayah Semarang, Ungaran, Boyolali, Sukoharjo, dan Karanganyar.

Dalam kunjungan Pansus LKPj AMJ ke Kabupaten Boyolali beberapa waktu lalu, terungkap pemerintah kabupaten setempat menyatakan kekecewaannya karena ketidakseriusan Pemprov Jateng. Sebab, Pemkab Boyolali sudah menganggarkan dana pendampingan sejak 2006 yang besarnya mencapai Rp 20 miliar.

‘’Alokasi APBD juga terjadi pada 2007, tapi lagi-lagi tak terpakai hingga akhir tahun anggaran. Hal ini sangat mengganggu neraca APBD kabupaten, sebab dana itu seharusnya bisa dipakai untuk kepentingan rakyat yang lebih mendesak,’’ tutur dia.

Untuk JLS, dia melihat proses pembangunannya berjalan sangat lambat. Sampai saat ini baru satu kecamatan yang telah di selesaikan. Itu pun kondisi jalannya mengalami kerusakan.

Anggota Komisi D DPRD Jateng Kamal Fauzi menambahkan pihaknya telah memberikan peringatan kepada pemprov. Jika DED dan rute sudah pasti, kata dia, seharusnya bisa dilakukan percepatan.(H7,H37-60)

Mengantisipasi Kemungkinan Krisis Pangan

2008-03-21T04:58:00.000-07:00

Berdasarkan berbagai kajian mutakhir, gejala yang mengarah pada krisis pangan tahun ini kian menguat. Beberapa pakar menyebutkan krisis global yang akan terjadi bukan akibat harga minyak bumi yang melejit di atas 100 dolar AS/barel, melainkan karena ketersediaan pangan. Krisis pangan diperkirakan menjadi krisis terbesar di abad ini dan menimpa banyak negara, termasuk Indonesia. Persediaan yang terbatas membuat harga berbagai komoditas pangan bisa menembus level yang mengkhawatirkan. Harga beras, kedelai, jagung, dan gandum diperkirakan mencapai rekor tertinggi. Demikian juga bahan pangan lainnya.

Persediaan beras dunia akan mencapai titik terendah yang mendorong harganya menyentuh tingkat tertinggi selama 20 tahun terakhir, sedangkan persediaan gandum berada di tingkat paling rendah dalam 50 tahun ini. Harga bahan pangan melonjak drastis sekitar 75% dibandingkan dengan harga pada tahun 2000, bahkan beberapa komoditas dimungkinkan melewati 200%. Namun lonjakan harga bahan pangan itu dipastikan tak akan dinikmati oleh petani kita, tetapi petani di negara-negara maju. Dengan penguasaan lahan kurang dari 0,3 ha dan sebagian besar buruh tani, justru merekalah yang menanggung beban berat.

Di Tanah Air saat ini perkembangan harga pangan menuju titik kesetimbangan baru. Setelah terjadi gejolak sejak beberapa waktu lalu, harga akan berada pada kestabilan yang sangat mungkin lebih tinggi dari sebelumnya. Minyak goreng, contohnya, selama periode Januari 2006-Januari 2007 rata-rata Rp 5.500/liter dengan fluktuasi Rp 5.000-Rp 6.500/liter. Setelah gejolak bisa saja harganya akan menyentuh level Rp 10.000/liter. Itu baru minyak goreng, belum lagi ditambah dengan bahan pangan lain semisal beras, terigu, dan gula. Di sisi lain, tingkat pendapatan masyarakat cenderung tetap, bahkan turun digerus inflasi.
Keseimbangan baru terbentuk akibat terjadi perubahan pada kekuatan pasokan produsen dan permintaan konsumen. Permintaan meningkat secara global antara lain karena ada beberapa jenis bahan pangan dimanfaatkan untuk pengembangan energi alternatif. Misalnya ketela pohon dan kelapa sawit yang dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Apalagi sejak beberapa waktu lalu isu bahan bakar ramah lingkungan terus berembus kuat yang didukung oleh negara-negara maju serta produsen kendaraan dan peralatan bermesin. Persaingan sengit antara pangan dan bahan bakar bakal terjadi.

Jika tak ada antisipasi dan kerja keras pemerintah, krisis pangan yang kini sudah mulai membayangi itu akan menyebabkan perekonomian terpuruk makin parah. Selanjutnya, muncul orang-orang miskin baru dan yang paling mengerikan adalah kurang gizi dan gizi buruk merajalela. Akan muncul generasi yang hilang karena banyak anak balita tak tercukupi standar kebutuhan gizinya supaya bisa berkembang normal baik secara fisik, otak, maupun mental. Data Unicef menyebutkan tahun 2006 ada 2,3 juta balita menderita gizi buruk dan 5 juta kurang gizi. Kalau krisis pangan tak terelakkan, jumlahnya dipastikan naik berlipat-lipat.

Kesiapan masyarakat berpendapatan rendah untuk menghadapi keseimbangan harga pangan yang lebih tinggi amat ditentukan oleh berbagai program untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kebijakan perdagangan jangka menengah dan panjang diarahkan untuk memperbaiki distribusi komoditas pangan. Perbaikan itu meliputi jalur distribusi fisik dan logistik, antara lain transportasi. Pengembangan pasar komoditas berjangka dan instrumen resi gudang bisa meredam gejolak harga serta memberdayakan petani. Di samping itu, subsidi langsung tunai dinilai lebih tepat sasaran dibandingkan dengan subsidi pangan.
Tajuk Rencana Suara Merdeka 21 Maret 2008

2008-03-20T21:46:00.000-07:00

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

mengucapkan ;

Ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya :

Prof. H. AHMAD QODRI ABDILLAH AZIZY, MA, PhD
(Sekretaris Menko Kesra RI)

pada Hari Rabu, 19 Maret 2008

Semoga amal ibadah almarhum diterima disisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kesabaran.

Endro Suyitno dan Agna Susila Pimpin Tim Kampanye "Mutiara"

2008-03-20T21:23:00.000-07:00

HM Endro Suyitno dari unsur PPP terpilih sebagai ketua tim kampanye pasangan cagub dan cawagub Jateng 2008 HM Tamzil-Rozaq Rais (Mutiara). Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi di Tamzil Center, kemarin.

HM Endro akan didampingi Agna Susila (PAN). Sementara sekretaris diisi Tafrikhan dari unsur Tamzil Center, ungkap Naibul Umam, Humas tim kampanye Mutiara.

Dia mengatakan, komposisi tim kampanye itu merupakan gabungan dari unsur PPP, PAN, dan Tamzil Center. Setelah terbentuknya komposisi itu, posko Tamzil Center di Jl Majapahit 225B Semarang berubah menjadi sekretariat tim kampanye Mutiara. Personel tim kampanye tingkat provinsi berjumlah 25 orang. Langkah berikutnya adalah membentuk tim kampanye Mutiara di tingkat kabupaten/kota, jelasnya.

Deklarasi pasangan Tamzil-Rozaq, lanjut dia, akan tetap digelar di Magelang, 24 Maret mendatang. Panitia deklarasi dikoordinasi oleh Agna Susila. Dalam deklarasi nanti akan dihadiri para tokoh umat. Sebelum deklarasi, kami akan melakukan bakti sosial berupa pengobatan gratis, sunatan massal, dan kegiatan sosial yang lain, tuturnya.

Di tempat terpisah, Calon Gubernur Tamzil berjanji akan menjaga netralitas PNS di lingkungan Pemkab Kudus dalam Pilgub Jateng. "Meskipun saya sebagai bupati di Kudus, saya tetap menjaga netralitas PNS sampai massa bakti sebagai bupati berakhir pada 30 Juni 2008," kata Tamzil di sela-sela bermain tenis dengan Wartawan Tenis Club (WTC) Jateng di Kudus, Minggu (9/3). Dia mengatakan, hasil survei yang dilakukan pihaknya hingga awal Maret 2008 tingkat popularitasnya baru sekitar 54%.

Dia bersama tim suksesnya akan bekerja keras selama tiga bulan ke depan untuk meraih dukungan dari 33% calon pemilih yang hingga sekarang belum menentukan pilihannya. "Kami optimistis meraih dukungan 2,8 juta orang agar memenuhi target enam juta suara pada pilgub nanti," ujarnya.

MENUJU JAWA TENGAH YANG ADIL DAN SEJAHTERA

2008-03-19T21:25:00.000-07:00

Oleh ;
Ir. H. Muhammad Tamzil, MT
Calon Gubernur Jawa Tengah

Pengantar
Diskusi mengenai masyarakat yang adil dan sejahtera memang sangat menarik dan beragam perspektifnya. Apalagi bila pembahasan tersebut harus dimulai dari kata ’adil’ dan ’sejahtera’, tentu akan semakin beragam pendapat yang mengemuka. Dalam pandangan kami, pembahasan mengenai masyarakat adil dan sejahtera akan lebih implementatif ketika dikaitkan dengan pengambilan kebijakan mulai dari proses hingga diputuskannya kebijakan tersebut. Frame-work ini pula yang kami gunakan dalam menyusun makalah singkat ini.

PENDAHULUAN
Disadari bahwa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui negara ternyata tidak sederhana. Benar memang ada sejumlah negara yang sangat memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi berbagai bukti memperlihatkan bahwa sejumlah negara justru menempatkan masyarakat pada posisi inferior. Bahkan kemudian yang terjadi institusi birokrasi dan institusi politik yang seharusnya berperan menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial didominasi dan ditentukan oleh kemauan rejim yang berkuasa (the ruling class). Institusi birokrasi dengan seluruh jajaran birokratnya tidak lagi netral, dan dalam segala tindakannya lebih mengutamakan kemauan rejim daripada kepentingan masyarakat.

Demikian halnya yang terjadi dengan institusi politik menjadi ’mandul’ karena pengaruh dan kekuatan rejim penguasa. Kedudukan partai politik berada di bawah binaan rejim dan harus mengikuti keinginannya. Kongres atau pertemuan-pertemuan partai misalnya bahkan difasilitasi oleh rejim, dan pimpinan partai politik yang dipilih harus sesuai dengan ’pesan’ rejim. Kekuasaan negara yang sangat kuat juga menciptakan institusi bisnis tidak mampu menggerakkan kegiatan ekonomi secara optimal karena negara bisa menentukan besaran modal dan pasar. Bahkan kerapkali kekuasaaan rejim seperti ini mengembangkan bisnis keluarga yang mendominasi kegiatan ekonomi atau memonopoli sektor-sektor yang tergolong strategis.

Oleh karena itu, dalam pandangan kami, menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial dapat digunakan pendekatan melalui ide civil society (CS). Salah satu ide penting yang diusung oleh CS adalah keinginan memperbaiki kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi sosial yang berada pada sektor publik (pemerintah dan partai politik), sektor swasta (pelaku bisnis) dan sektor sukarela (lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, dan kelompok profesional). Melalui ide CS ini pula dapat diciptakan bentuk hubungan yang kurang lebih simetris bagi terciptanya demokrasi. Secara ekonomis, melalui ide CS ini dapat dibangun kegiatan dan hubungan ekonomi yang menciptakan kemandirian, tidak ada monopoli negara, tidak ada manipulasi, juga tidak ada dominasi kepemilikan bagi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Secara sosial, melalui CS ini dapat dibangun keseimbangan kedudukan dan peran orang sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat atau keseimbangan antara individual participation dan social obligation yang mengandung pesan memerdekakan orang atau menumbangkan perbagai penjajahan terhadap kehidupan manusia, sehingga dapat dibangun solidaritas sosial atau perasaan menjadi satu kesatuan.

Pada dasarnya konsep CS ini memandang penting kehadiran negara tetapi bukan pada posisi yang dominan atau adi kuasa tetapi menciptakan interaksi antara negara dan masyarakat untuk saling mengisi dan saling menguntungkan satu sama lain. Implikasinya, muncul partisipasi politik dalam arti peran masyarakat sangat diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Lantas bagaimana bangunan teori di atas dapat digunakan sebagai landasan bagi pembangunan Jawa Tengah yang adil dan sejahtera ? Bagaimana kebijakan pembangunan pemerintahan Jawa Tengah agar mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakatnya ? Mari kita diskusikan bersama.

KEBIJAKAN YANG KOMPREHENSIP
Dalam prakteknya, konsep civil society memandang bahwa negara tidak sepenuhnya otonom dalam mengelola berbagai kebijakan. Perhitungan yang harus dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan menyangkut (1) tuntutan struktural yang dihadapi negara (aspek ini didasari oleh logika ekonomi); (2) dinamika masyarakat menyangkut perimbangan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat (aspek ini didasari oleh konfigurasi sosial dan politik); (3) kondisi subjektif yang dimiliki negara (aspek ini didasari oleh kapasitas internal birokrasi).

Oleh karena itu sangatlah wajar bila proses kebijakan selalu diiringi oleh berbagai tarik-menarik kepentingan dan ketegangan. Di dalam menetapkan kebijakan, lazimnya diawali dengan proses overview terhadap kerangka pikir di balik pergeseran strategi kebijakan. Selanjutnya dilakukan proses refleksi teoritik. Pada sisi ini perhatian difokuskan untuk menguji rencana kebijakan yang akan dikeluarkan dengan mempertimbangkan ketiga aspek di atas.

Dari sini kita dapat menangkap adanya dialektika relasi negara-masyarakat; bagaimana situasi subjektif negara ketika berhadapan dengan dinamika kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dan tuntutan struktural. Bangunan ini pula yang semestinya digunakan oleh pemerintahan Jawa Tengah ketika akan menetapkan berbagai kebijakan yang meliputi semua sektor pembangunan.

Selanjutnya agar kebijakan menjadi komprehenship dan memenuhi kesejahteraan dan keadilan sosial, maka hal penting yang harus dilakukan adalah mensinergikan kebijakan satu sektor dengan sektor yang lain sehingga menjadi kebijakan yang komprehenship. Berikut kami berikan beberapa contoh implementasinya (contoh-contoh implementasi yang lain dapat dilihat pada buku ”Pokok-pokok Pikiran Ir. H. Muhammad Tamzil, MT, Membangun Jawa Tengah Menuju Masyarakat Religius, Sejahtera, Berbudaya dan Modern”)

Kebijakan Pangan
Keputusan Pemerintah mengambil kebijakan import beras antara lain disebabkan karena pertama, sampai sekarang pemerintah tidak mempersiapkan satu grand design kebijakan pangan di bidang produksi yang berkelanjutan. Kedua, kentalnya perilaku rent seeking oleh pemain pasar komoditi pangan sehingga menjadikan rantai distribusi pangan menjadi tidak efisien dan konsumen tidak mendapatkan jaminan kepastian harga. Ketiga, kebijakan yang mengandalkan pasar internasional untuk pemenuhan kebutuhan pangan menjadikan konsumen semakin terekspose dalam kerentanan ekonomi. Ini artinya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, indonesia menjadi bergantung pada kemurahhatian kebijakan negara-negara pengekspor pangan. Padahal seharusnya pemerintah berprinsip berupaya memperkuat cadangan pangannya dan tidak mempercayakan kebijakan pangannya pada mekanisme pasar semata-mata.

Dalam konteks di atas, kebijakan pangan yang komprehenship, pemerintahan Jawa Tengah perlu memperhatikan hal-hal berikut ini antara lain (1) grand design kebijakan pangan di bidang produksi yang berkelanjutan antara lain melalui perluasan lahan pertanian baru. Dalam catatan kami luas lahan produktif pertanian (sawah) di Jawa Tengah cenderung dan selalu menurun. Setiap tahun 5000 – 6000 Ha lahan produktif pertanian dialihfungsikan menjadi bangunan perumahan dan industri. Sementara pencetakan sawah baru di Jawa Tengah rata-rata setiap tahun hanya 1000 Ha. Berarti setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian produktif mencapai 4000 – 5000 Ha. Grand design lain terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pertanian secara mudah dan murah; dan, peningkatan standar harga produksi hasil pertanian. (2) memperpendek rantai distribusi dan tidak sepenuhnya menyerahkan kepada mekanisme pasar yang berlaku. Pemerintah harus berani berperan sebagai invisible hand dengan campur tangan dan penetrasi pasar. Upaya seperti operasi pasar yang telah berlangsung selama ini harus dicarikan formulasi terbaru sehingga memberi pengaruh signifikan bagi stabilitas harga. (3) menyusun kebijakan sektor lain yang mengimbangi dan mendukung kebijakan pangan antara lain seperti kebijakan di bidang pertanian dengan menetapkan penggunaan pupuk organik dan kebijakan di bidang manajemen KUD sehingga mampu memperpendek mata rantai distribusi.

Kebijakan Upah Minimum
Buruh, pengusaha dan pemerintah saling berkaitan dalam hubungan industrial. Secara normatif mereka mempunyai kepentingan sama atas kelangsungan perusahaan. Pengusaha memiliki kepentingan atas kelangsungan perusahaan. Buruh memiliki kepentingan atas perusahaan sebagai sumber penghasilan dan penghidupan. Sementara pemerintah juga mempunyai kepentingan atas kelangsungan perusahaan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi baik pada skala daerah maupun nasional. Namun karena posisi pengusaha sebagai pemilik modal menjadi sangat dominan sementara di sisi lain buruh menjadi subordinasi dari pengusaha. Posisi subordinasi ini juga dialami oleh buruh ketika ingin membentuk lembaga/ asosiasi buruh di mana mereka bekerja.

Kuatnya posisi tawar pengusaha, tidak jarang membuat mereka dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terutama dalam konteks hubungan buruh-pengusaha. Situasi yang demikian menyebabkan kebijakan dibuat menjadi tidak bebas nilai dan cenderung menguntungkan pihak pengusaha. Munculnya permasalahan seputar upah minimum merupakan fakta yang mengindikasikan akan adanya kecenderungan tersebut. Penetapan kebijakan upah minimum hanya sekedar dipahami sebagai upaya penyesuaian terhadap perubahan makro ekonomi, tetapi tidak pernah dilihat dalam konteks pengembangan income riil bagi buruh.

Oleh karena itu pemerintah dituntut berani berdiri pada posisi netral dan berfungsi mengakomodasikan kepentingan buruh dan pengusaha. Beberapa hal penting menyangkut kebijakan upah minimum yang dapat dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah antara lain (1) reformasi sistem pengupahan yang mampu mengkomodasi kepentingan buruh dan pengusaha. Pemerintah harus konsisten menjaga kepentingan kedua belah pihak tetap saling menguntungkan. Pemerintah tidak boleh ’bertepuk sebelah tangan’ hanya untuk kepentingan pengusaha semata, atau demikian sebaliknya. (2) reformasi struktural terhadap Dewan Pengupahan Daerah dengan menempatkan orang-orang profesional yang memahami secara benar tata perundangan perburuhan. (3) kebijakan upah harus diimbangi dengan kebijakan lain seperti tarif dasar listrik dan harga BBM yang tidak dinaikkan. Kenaikan upah diakui memang akan menyebabkan peningkatan kesejahteraan pekerja / buruh. Namun kenaikan upah tersebut tidak ada artinya jika harga-harga kebutuhan masyarakat juga naik. Oleh karena itu kebijakan upah harus juga diimbangi dengan kebijakan mengenai harga-harga kebutuhan masyarakat.

Kebijakan Perumahan Perkotaan
Munculnya kota-kota metropolis yang menjadi pusat segala kegiatan ditandai dengan aktivitas produksi dengan pusat-pusat industri besarnya, transportasi, pusat pembelanjaan, kegiatan sektor pemerintahan dan sebagainya digelar di kota-kota tersebut. Fenomena ini membawa pengaruh bagi banyak hal terkait erat dengan tergesernya fungsi lahan pemukiman penduduk.

Oleh karena itu kebijakan pemerintah terutama perumahan diperkotaan sebaiknya menggunakan konsep KIP (Kampung Improvement Program) yang berprinsip pada asas keterjangkauan dan pemerataan perumahan, perbaikan lingkungan perumahan. Kebijakan ini selain memperhatikan konstruksi, bentuk dan penataan bangunan perumahan juga mempehatikan kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan serta keseimbangan. Program tersebut merupakan perwujudan dari idealisme meenciptakan perumahan dan kawasan yang tertata di perkotaan.

Maka kebijakan pemerintah Jawa Tengah perlu memperhatikan beberapa hal ini antara lain : (1) penyediaan lahan perumahan di perkotaan yag cukup dengan perencanaan tata kota terpadu dan pola pertumbuhan kota yang tepat sehingga tidak mengorbankan pemukiman penduduk. (2) memperbanyak pembangunan perumahan rakyat yang memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan serta terjangkau oleh lapisan masyarakat bawah dan perpegang pada asas pemerataan.

Oleh karena itu alternatif pengembangan bangunan seperti flat, mall system dan communal house yang mempunyai daya tampung besar dan sangat cocok untuk lahan yang terbatas. Flat pemanfaatan secara murni untuk tempat tinggal, sedangkan mall system pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu. Artinya terdapat blok-blok rumah susun dimana sebagian dipergunakan untuk penyediaan barang keperluan sehari-hari, perkantoran dan tempat praktek untuk bidang-bidang pelayanan profesional, sekolah dan tempat bermain. Mall system memang diarahkan bagi tercipatnya sebuah lingkungan yang swasembada (self-contained social structure).

Communal house adalah bangunan tempat tinggal yang dirancang dapat menampung banyak penghuni tetapi dalam hal ini lebih memperhatikan segi budaya masyarakat yang menempati rumah tersebut. Ini artinya design harus dibuat dengan melihat bagaimana budaya yang melekat pada masyarakat sasaran. Konsekuensinya harus tersedia ruang pertemuan agar kegiatan-kegiatan kommunal dapat berjalan, dan tempat tempat terbuka untuk pengasuhan anak.

Kebijakan perumahan tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan kebijakan di sektor lain seperti kebijakan kependudukan, pengendalian urbanisasi dan kebijakan pembangunan pedesaan dan diversifikasi ekonomi pedesaan melalui industri pertanian dan pengolahan hasil pertanian, home industry.

PENUTUP
Tujuan menjadikan masyarakat adil dan sejahtera tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ini artinya bahwa strategi dan penetapan kebijakan publik bukanlah satu-satunya ’obat mujarab’ bagi terciptanya tujuan yang dimaksud. Pencapaian masyarakat adil dan sejahtera harus melibatkan semua unsur baik yang berada di sektor publik, swasta dan maupun yang bergerak di sektor sukarela sebagaimana ide civil society di atas. Ide tersebut sesungguhnya bisa hidup subur dalam kehidupan masyarakat kita, meskipun barangkali harus melewati proses yang relatif lama. Kendalanya tidak hanya terletak pada institusi birokrasi atau institusi politik, melainkan juga pada ciri-ciri hubungan antara kedua institusi tersebut dengan sektor swasta (pelaku bisnis) serta pada nilai-nilai sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, kami sengaja mengusung gagasan membangun Jawa Tengah dengan tidak melupakan aspek religius, berbudaya dan modern sebagai bagian penting dari terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Semoga bermanfaat.

SUTRISNO BACHIR BAGIKAN ZAKAT SAMBIL KAMPANYE PILGUB

2008-03-19T04:02:00.000-07:00

19 Mar 2008

Semarang, 19/3 (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir berjanji akan membagikan zakat bagi warga miskin di Jawa Tengah bersamaan dengan masa kampanye Pemilihan Gubernur Jateng 2008.

"Nanti saya akan membagikan zakat saya serta diselipi stiker dan poster Mutiara. Ini bukan 'money politics' tapi memang hak mereka (kaum miskin, red)," katanya seusai membuka Rakerwil DPW PAN Jateng di Semarang, Rabu.

Selain zakat dari Bachir, para kader PAN juga diminta melakukan hal sama, agar pasangan Muhmmad Tamzil-Abdul Rozaq Rais (Mutiara) yang diusung PPP-PAN ini bisa memengani pilgub yang digelar 22 Juni 2008. Zakat itu nantinya diberikan dalam bentuk uang disertai dengan stiker berisi foto Mutiara.

Pembukaan rakerwil yang salah satu agendanya membahas strategi pemenangan pilgub ini dihadiri oleh pasangan Mutiara. Tampak hadir Sekretaris DPW PPP Jateng Alfasadun, Ketua FPPP DPRD Jateng Masruhan Samsurie, Sekretaris DPW PKS Jateng Sri Praptono, serta Asisten I Sekda Jateng Pudjo Kiswantoro.

Meskipun akan membagi-bagikan zakat yang diselipi materi kampanye Mutiara, Bachir tidak memaksa penerima dalam menentukan pilihan. Pola kampanye seperti ini, menurut dia, telah berhasil dalam pemilihan kepala daerah di dua tempat, yakni di Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Bojonegoro.

"Di kedua tempat ini ketua PAN bisa menang. Yakni dengan kerja keras, dana kecil, dan menyalurkan zakat kepada yang berhak," katanya.

Bachir berpesan kepada kader PAN agar mulai bergerak mensosialisasikan pasangan Mutiara tanpa harus menunggu pasokan logistik dari partai atau tim sukses. Sosialisasi bisa dilakukan mulai dari lingkaran terdekat setiap kader, yakni keluarga.

Kader bisa memberitahu istri, suami, anak atau kerabat lainnya tentang sosok Mutiara. Setelah itu, baru ke rekan atau tetangga. "Bilang sama rekan atau tetangga, kita partainya beda, tapi kita pilih Pak Tamzil dan Pak Rozaq," katanya.

Ia meminta kepada anggota DPR dari daerah pemilihan Jateng untuk ikut menyumbang dana kampanye Mutiara, setiap anggota DPR wajib menyumbang minimal Rp50 juta, sedangkan untuk anggota DPRD provinsi dan kabupaten/Kota menyumbang sesuai kemampuan.

"Gaji anggota DPRD kan tidak setinggi DPR, bahkan di kabupaten/kota kadang hanya cukup untuk keluarga saja," katanya.

Urgensi Penghapusan Otonomi Provinsi

2008-03-17T05:36:00.000-07:00

Oleh Thontowi Jauhari

KETIKA membuat statement di harian ini (SM, 24/12/2007) uara Merdeka mengenai perlunya penghapusan otonomi daerah di tingkat provinsi, penulis belum menjelaskan argumentasinya secara baik akibat keterbatasan space. Sehingga ketika statement ini memperoleh tanggapan Tjoek Suroso Hadi (SM, 12/2/2008) tentang ketidaksetujuannya, penulis merasa perlu menegaskan urgensi penghapusan otonomi di tingkat provinsi agar segera dilakukan.
Melihat aspek filosofisnya, otonomi daerah atau desentralisasi mempunyai maksud ìmuliaî dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Desentralisasi berarti memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi di daerah itu.

Logikanya, karena terdapat kedekatan jarak antara rakyat dan para pengambil kebijakan, diharapkan kebijakan yang diambil makin aspiratif, bisa memenuhi harapan dan kebutuhan rakyat. Berbagai pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan daya beli rakyat dapat diberikan secara lebih dekat oleh pemerintah daerah, tanpa melalui birokrasi yang panjang seperti halnya jika tidak ada otonomi daerah. Makin dekat jaraknya dengan rakyat, makin efektiflah pemerintah tersebut.

Menurut Syarif Hidayat (2000), konsep desentralisasi secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif utama: desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi. Salah satu perbedaan mendasar dari dua perspektif ini terletak pada rumusan definisi desentralisasi itu sendiri. Perspektif politik mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan (devolution of power) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sementara perspektif administrasi mendefinisikan desentralisasi sebagai pendelegasian wewenang administrasi (admistrative authority) dari pusat kepada daerah.

Implikasi desentralisasi politik adalah terwujudnya demokratisasi pemerintahan di tingkat lokal. Jika dulu kepala daerah dipilih secara dipilih oleh anggota DPRD (UU No 22/1999), sekarang dipilih langsung oleh rakyat (UU No 32/2004). Diharapkan, desentralisasi ini mempunyai dampak pada aspek akuntabilitas pemimpin politik di daerah. Dalam perpektif administratif, penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan bisa lebih efektif dan efesien.

Kontraproduktif

Memang, secara normatif UUD 1945 mengamanatkan otonomi di dua tingkat: daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten / kota). Pasal 18 menyebutkan: ”Pembentukan daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Keberadaan otonomi di dua tingkat ini masih dipertahankan dalam Amandemen UUD 1945.

Namun jika dilihat dari sisi anggaran, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahannya, perlu diskusi lebih mendalam. Dalam pandangan penulis, keberadaan otonomi daerah di dua tingkat pemerintahan daerah justru kontraproduktif terhadap filosofi keberadaan otonomi daerah itu sendiri.
Pertama, otonomi di dua tingkat memberi andil pemborosan dalam pelaksanaan pemerintahan. Keberadaan DPRD Provinsi, kepala daerah, dan perangkat otonomi daerah lainnya menyedot anggaran rutin luar biasa besar jika diakumulasi secara nasional. Ditambah lagi pemborosan biaya pemilihan gubernur (pilgub).

Dengan ukuran unit cost per pemilih di Jateng sebesar Rp 20.000, dikalikan jumlah pemilih di Indonesia (sekitar 200 juta jiwa), maka untuk melaksanakan pilgub se-Indonesia dibutuhkan dana Rp 4 triliun! Belum lagi anggaran masing-masing calon, dan berbagai kerugian ekonomi maupun politik akibat pilgub.

”Dua Kaki”

Padahal pemerintahan provinsi punya ”dua kaki”, sebagai wakil pemerintah pusat dan daerah otonom. Artinya, meski menghabiskan anggaran besar karena dipilih langsung oleh rakyat, gubernur bukanlah representasi orang daerah secara penuh. Sebab, dia wajib menyuarakan kepentingan sebagai orang pusat, karena memang mendapatkan dana dekonsentrasi.

Yang repot, jika pilgub di suatu daerah dimenangi partai yang di pemerintahan pusat justru menjadi oposisi. Tidak aneh jika kemudian Presiden SBY acap mengeluh tidak bisa melakukan koordinasi dengan para gubernur.
Kedua, dari sisi efektivitas, otonomi dua tingkat menjadikan pemerintahan tidak fokus, baik menyangkut kewenangan maupun anggaran. Memang sudah ada peraturan pemerintah tentang pembagian kewewenangan, namun dalam praktiknya terjadi tumpang tindih program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam hal anggaran, kewenangan seluas-luasnya yang diberikan kepada kabupaten/kota tidak dibarengi dengan anggaran memadai. Jika dikatakan selama ini kabupaten/kota mempunyai hambatan keterbatasan anggaran dalam melaksanakan otonomi daerahnya, itu karena anggaran tidak diberikan. Pemerintah pusat tidak ”ikhlas”. Ibarat melepas kucing, tetapi ekornya masih digondeli.

Maka, agar pelaksanaan otonomi daerah dapat terfokus, baik dari sisi anggaran maupun kewenangan, otonomi di tingkat provinsi perlu dihapus. Senyampang Presiden SBY dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) beberapa lalu telah berkomitmen untuk melakukan Amandemen UUD 1945 secara lebih komprehensif.

Dengan penghapusan otonomi provinsi, maka pemerintah provinsi secara penuh menjadi wakil pemerintah pusat. Jabatan gubernur pun menjadi jabatan karier PNS yang ditunjuk Presiden. Dengan demikian, dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota, Presiden bisa melakukannya dengan baik, dan cukup melalui ”orang-orang” yang dia ditunjuk sebagai gubernur.

Jika Tjoek Suroso berpendapat yang dihapus adalah otonomi di tingkat kabupaten/kota, itu sebenarnya telah ”melanggar” hakikat otonomi daerah. Sebab yang terjadi justru sentralisasi, sebagaimana di era terdahulu, di mana rakyat kembali dijauhkan dengan para pengambil kebijakan. (32)

–– Thontowi Jauhari, anggota Fraksi PAN DPRD Jateng, tinggal di Boyolali.

Deklarasikan 'Mutiara", Tamzil-Rozaq Mulai Tancap Gas

2008-03-10T21:14:00.000-07:00

Tamzil-Rozaq Deklarasikan ’’Mutiara’’SEMARANG- Pasangan calon gubernur/wakil gubernur HM Tamzil-Rozaq Rais menilai, Kabupaten Magelang punya nilai lebih dibanding daerah lainnya. Rencananya pada 24 Maret pasangan tersebut akan melakukan deklarasi di wilayah itu.Demikian hasil rapat tertutup tim gabungan dari DPW PAN, PPP Jateng serta HM Tamzil Center di Hotel Serrata, Jumat (7/3). Selain deklarasi, akan dikenalkan pula slogan ’’Mutiara’’, kepanjangan dari Muhammad Tamzil-Abdul Rozaq Rais. Sebelumnya slogan yang biasa digunakan adalah TaRo (Tamzil-Rozak), yang dalam bahasa Arab berarti penguasa.Wakil Ketua DPW PPP Jateng Istajib yang juga merangkap Ketua HM Tamzil Center mengungkapkan, alasan dipilihnya Kabupaten Magelang, karena perolehan suara PPP dan PAN sama banyaknya. ’’Soal nama Mutiara ada filosofinya. Selain sebagai barang yang berharga, masyarakat juga mudah mengenal,’’ tandasnya.Rapat juga membahas komposisi yang masuk tim gabungan. Dari aspirasi yang masuk, diputuskan jumlah delegasi gabungan dari PAN dan PPP masing-masing sepuluh orang ditambah lima orang dari HM Tamzil Center. Soal siapa yang akan ditunjuk sebagai ketua tim, Istajib menyatakan belum ada keputusan. Cagub HM Tamzil menyatakan, pihaknya mematok taget perolehan suara sebesar 34,5 %. Target tersebut sangat realistis karena PPP dan PAN dalam Pemilu 2004 lalu masing-masing mendapatkan 10 kursi di DPRD Jateng. Sementara, beberapa tim relawan yang telah dibentuknya diprediksi akan menaikkan perolehan suaranya hingga 14,5 %. Ketua Tim Rozaq Rais, Agna Susila menandaskan, dalam kampanye di basis PPP, PAN akan berkoordinasi dengan cabang setempat. Direktur Pusdeham Muhammad Asfar di Surabaya mengatakan, Ir HM Tamzil MT menempati urutan teratas dalam survei yang dilakukan pihaknya, dengan mendapatkan 18 persen suara. Selanjutnya H Bambang Sadono SH MH (16%), Ali Mufiz (10%), dan Bibit Waluyo (6%). Survei dilakukan akhir Oktober 2007 dan hingga kini belum ada survei lanjutan. Pernyataan Asfar menanggapi adanya pernyataan yang menyebutkan, Bibit Waluyo jauh meninggalkan pasangan lainnya.